NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme sebagai pengawal pembangunan serta pelayan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur dalam apel gabungan awal tahun 2026 yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (5/1/2026).
Apel ini menjadi momentum menegaskan arah kebijakan pemerintah daerah tahun 2026 yang berorientasi pada pelayanan publik dan hasil nyata.
BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Gelar Apel Gabungan Awal 2026, Gubernur Tekankan Profesionalisme ASN
Dalam arahannya, Gubernur Meki Nawipa menekankan bahwa disiplin adalah fondasi utama kinerja birokrasi. Tanpa disiplin, pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat tidak mungkin terwujud.
“Disiplin adalah fondasi utama kinerja. Tanpa disiplin, tidak mungkin tercipta pemerintahan yang kuat dan dipercaya masyarakat,” tegas Gubernur.
Selain disiplin, Gubernur meminta seluruh ASN menjunjung tinggi integritas, etika birokrasi, dan tanggung jawab moral. Disiplin aparatur tidak hanya diukur dari kehadiran tepat waktu, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan, kualitas kerja, serta sikap melayani masyarakat secara profesional.
“Kehadiran tepat waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan sikap melayani masyarakat harus menjadi budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar kewajiban administratif,” ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi tahun kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Setiap perangkat daerah diminta menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan wilayah.
“Setiap program harus memiliki output dan outcome yang jelas serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Dalam konteks pelayanan publik, Gubernur menekankan pentingnya kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas. Aparatur diminta menghapus pola kerja berbelit-belit, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat serta mempermudah pelayanan.
“Pelayanan kepada masyarakat harus cepat, transparan, dan akuntabel. Birokrasi tidak boleh menjadi penghambat, tetapi harus menjadi solusi,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Ia mengingatkan pembangunan tidak bisa berjalan secara parsial, melainkan membutuhkan komunikasi yang baik, kerja sama yang kuat, dan pemanfaatan perbedaan sebagai kekuatan.
“Pembangunan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Dibutuhkan komunikasi yang baik, kerja sama yang kuat, dan sinergi lintas sektor. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur. ASN diajak terus belajar, berinovasi, dan meningkatkan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan pembangunan daerah.
“Aparatur yang profesional, kompeten, dan adaptif adalah kunci keberhasilan pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan di masa depan,” pungkasnya. [*].
