Hari Pengungsi Sedunia, DPRD Nduga Soroti Nasib 10.272 Warga yang Terlantar Sejak 2018

WAMENA, TOMEI.ID | Anggota DPRD Kabupaten Nduga, Leri Gwijangge, menyoroti nasib 10.272 warga Nduga yang hingga kini masih hidup dalam pengungsian sejak pecahnya konflik bersenjata pada 2 Desember 2018. Dalam momentum Hari Pengungsi Sedunia, Sabtu (20/6/2026), Leri menegaskan pemerintah belum serius menangani krisis kemanusiaan yang telah berlangsung hampir delapan tahun itu.

Menurut Leri, pengungsi asal Nduga kini tersebar di Wamena dan Kwiyawagi, serta di sejumlah wilayah lain di Tanah Papua. Ia menyebut total pengungsi internal di seluruh Papua telah mencapai 122.931 jiwa, sementara pengungsi Nduga tersebar di delapan kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk.

“Selamat Hari Pengungsi Sedunia bagi masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Kabupaten Nduga dan kabupaten-kabupaten lain di Tanah Papua. Sejak 2 Desember 2018 hingga kini, masyarakat saya, keluarga saya, orang tua, saudara-saudara, anak-anak, masih hidup dalam pengungsian,” ujar Leri Gwijangge, anggota DPRD Nduga dari Partai Perindo.

Ia menilai penanganan pemerintah selama ini masih berhenti pada bantuan darurat, tanpa diikuti langkah permanen untuk memulihkan kehidupan warga dan mengembalikan mereka ke kampung halaman secara aman.

“Mereka hidup sangat susah, banyak yang meninggal di tempat pengungsian. Anak-anak, ibu-ibu, orang tua tidak diurus dengan baik. Pemerintah hanya memberi bantuan sembako dari tahun ke tahun, tetapi tidak pernah berpikir solusi permanen agar mereka bisa kembali ke kampung halaman,” tegasnya.

Leri juga mengkritik lemahnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar pengungsi, terutama layanan kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan hidup keluarga-keluarga yang telah bertahun-tahun hidup di luar tanah kelahirannya.

“Kesehatan anak-anak dan ibu-ibu tidak diurus, pendidikan mereka tidak diperhatikan. Pemerintah hanya sekadar memberi bantuan sembako, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana mengembalikan mereka ke tempat tinggal agar bisa beraktivitas seperti biasa,” katanya.

Ia turut membantah pandangan yang menyebut warga belum kembali ke Nduga karena anak-anak mereka telah bersekolah di daerah pengungsian. Menurut dia, alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk membiarkan ribuan warga hidup dalam ketidakpastian.

“Itu bukan alasan. Pemerintah wajib mencari jalan agar masyarakat bisa kembali. Kabupaten dan provinsi ada karena ada masyarakat. Kalau masyarakat terus keluar, akar Kabupaten Nduga bisa hilang,” ujarnya.

Leri menegaskan penanganan pengungsi harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Ia mengingatkan, sejak 2018 jumlah pengungsi terus bertambah, sementara angka kematian di lokasi pengungsian disebut sangat tinggi.

“Kabupaten dan provinsi ada karena ada manusia. Pemerintah harus melihat persoalan pengungsi yang terus meningkat sejak 2018. Sampai hari ini tidak terurus dengan baik. Angka kematian sangat tinggi di tempat pengungsian, banyak anak-anak, bayi, balita, ibu-ibu, dan orang tua meninggal,” ungkapnya.

Dalam peringatan Hari Pengungsi Sedunia, Leri secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Nduga dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berhenti melihat persoalan pengungsi sebatas urusan bantuan jangka pendek. Ia menekankan bahwa keselamatan dan pemulihan hidup manusia harus menjadi prioritas utama di atas pembangunan fisik.

“Bangunan fisik boleh megah, tetapi kalau manusianya tidak diurus, anggaran itu tidak bermanfaat. Banyak distrik kosong, masyarakat harus dikembalikan. Pelayanan selama ini hanya bantuan sembako jangka pendek, tidak pernah berpikir jangka panjang,” katanya.

Ia juga menyoroti penggunaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai semestinya diarahkan untuk menjawab penderitaan warga terdampak konflik, termasuk ribuan pengungsi yang masih terlantar.

“Anggaran Otsus harus dipakai untuk mengatasi nasib pengungsi. Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan perlu mengevaluasi penanganan konflik di Papua, khususnya Nduga. Mobilisasi militer harus dikaji apakah menolong masyarakat sipil atau justru menambah trauma,” tegasnya.

Menurut Leri, masa pengungsian warga Nduga kini telah mencapai 7 tahun 6 bulan dan akan genap delapan tahun pada Desember 2026. Ia menilai kondisi itu tidak boleh terus dianggap biasa, karena menyangkut masa depan masyarakat dan keberlangsungan Kabupaten Nduga itu sendiri.

“Kasihan, sudah hampir delapan tahun masyarakat Nduga terlantar. Banyak yang meninggal, tetapi pemerintah menutup mata. Ini harus dipikirkan dengan serius. Jangan sampai akar Kabupaten Nduga hilang karena masyarakatnya keluar semua,” pungkasnya. [*].