Deinas Geley Peringatkan Warga Jangan Percaya Oknum Tim Pemekaran yang Pungut Uang

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, meminta masyarakat di delapan kabupaten tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan tim pemekaran daerah untuk memungut uang dari warga. Peringatan itu disampaikan di Nabire, Kamis (6/8/2026), menyusul maraknya aktivitas kelompok yang mengklaim pemekaran kabupaten akan segera terealisasi.

Deinas mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menerima laporan adanya oknum yang memanfaatkan isu pemekaran dengan meminta uang kepada masyarakat melalui berbagai pertemuan, termasuk kegiatan bakar batu. Menurutnya, tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Saya tegaskan, oknum-oknum itu adalah pihak yang abal-abal dan tidak bertanggung jawab. Informasi yang mereka sampaikan bahwa sedikit lagi kabupaten ini dan kabupaten itu akan dimekarkan, itu tidak benar,” kata Deinas.

Ia menegaskan, pembentukan daerah otonom baru (DOB) hanya dapat dilakukan melalui mekanisme resmi. Pemprov Papua Tengah telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kajian ilmiah sebagai syarat awal sebelum usulan pemekaran diproses.

Menurut Deinas, BRIN akan menilai jumlah penduduk, jumlah distrik, serta kelayakan daerah. Jika dinyatakan memenuhi syarat, usulan dibahas di DPRD sebelum gubernur meneruskan rekomendasi kepada Komisi II DPR RI.

“Kalaupun delapan kabupaten ini akan dimekarkan menjadi 10 atau 12 kabupaten, rekomendasinya harus dikeluarkan melalui mekanisme resmi, disahkan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian Gubernur Papua Tengah mengeluarkan surat pengantar yang dikirim ke Komisi II DPR RI. Mekanismenya sudah jelas,” ungkapnya.

Deinas juga mengingatkan bahwa moratorium pembentukan daerah otonom baru yang diberlakukan pemerintah pusat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini masih berlaku. Karena itu, setiap upaya pemekaran harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan tidak dapat dipaksakan.

“Ibarat keran air ditutup, maka air tidak bisa mengalir. Kita tidak bisa memaksakan dan tidak boleh menipu masyarakat delapan kabupaten se-Papua Tengah,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak menghentikan aktivitas yang mengatasnamakan tim pemekaran untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Warga juga diimbau tidak memberikan uang kepada pihak mana pun yang mengklaim dapat mempercepat proses pemekaran di luar mekanisme resmi.

Selain itu, Deinas mengajak masyarakat lebih selektif menerima informasi dan mengutamakan informasi resmi dari pemerintah agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah persatuan.

“Papua Tengah milik kita semua, bukan milik satu orang atau golongan tertentu. Kita harus bersatu untuk membangun provinsi baru ini, bukan saling memecah belah atau membohongi rakyat,” katanya.

Deinas menegaskan dirinya memahami mekanisme pembentukan daerah otonom baru karena pernah menjadi Sekretaris Tim Pemekaran Kabupaten Puncak dari Kabupaten Puncak Jaya. Atas dasar pengalaman tersebut, ia meminta masyarakat mengikuti jalur resmi, menunggu hasil kajian BRIN, serta tidak mudah percaya kepada oknum yang memanfaatkan isu pemekaran untuk kepentingan pribadi.

“Mari kita bersyukur dan takut akan Tuhan dulu, baru bekerja. Kita masih punya waktu empat tahun ke depan untuk membangun Papua Tengah bersama-sama,” kata Wagub Deinas. [*].