MAKASSAR, TOMEI.ID | Himpunan Pelajar dan Mahasiswa-Mahasiswi Lanny Jaya (HPM-LJ) di kota studi Makassar menyatakan sikap menolak kehadiran militer organik maupun non organik yang didasari pada pengalaman masyarakat yang menjadi korban intimidasi kekerasan sehingga kehadiran aparat dinilai bukan membawa solusi melainkan penderitaan baru di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Nisman Telenggen, Koordinator Lapangan (Korlap), menegaskan bahwa penempatan aparat TNI-Polri di sejumlah distrik seperti Melagineri, Guabalim, Kuyawage, Wano Barat, hingga Beam telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.
“Ia menyebut kehadiran aparat bersenjata tidak pernah menghadirkan rasa aman, melainkan memicu ketakutan, membatasi ruang gerak warga, serta menciptakan trauma berkepanjangan yang mengganggu kehidupan sosial masyarakat sipil di Lanny Jaya,” kata Nisman dalam rekaman video yang diterima redaksi, Rabu (21/8/2025) malam.
Telenggen menjelaskan, aparat keamanan diduga melakukan berbagai tindakan represif, mulai dari kekerasan, teror, penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan, perampasan harta benda, hingga pembakaran rumah warga, yang dinilainya semakin memperburuk kondisi kemanusiaan serta mencederai rasa aman masyarakat sipil di Lanny Jaya.
“Selama ini Lanny Jaya dikenal sebagai Tanah Injil, Tanah Damai, sekaligus tempat pengungsian bagi warga dari berbagai daerah konflik di Papua. Namun, kehadiran militer organik maupun non organik justru dianggap mengancam nilai-nilai kedamaian serta merusak sendi-sendi kemanusiaan yang selama ini dijaga masyarakat,” tegas Telenggen.
HPM-LJ menegaskan bahwa rakyat sipil di Lanny Jaya tidak membutuhkan operasi militer yang justru melahirkan trauma dan penderitaan. Kehadiran aparat dinilai tidak pernah menghadirkan rasa aman, melainkan menciptakan ketakutan dan memperburuk kondisi kemanusiaan di tengah masyarakat.
“Kami menolak dengan tegas kehadiran militer organik dan non organik di Kabupaten Lanny Jaya. Militer tidak pernah membawa kesejukan dan kedamaian, melainkan malapetaka bagi rakyat. Penolakan ini bukan hanya untuk Lanny Jaya, tetapi juga berlaku bagi seluruh Papua,” tegasnya Telenggen.
Dalam pernyataan sikapnya, HPM-LJ mengajukan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya diminta segera menarik seluruh militer organik dan non organik dari wilayah Lanny Jaya dan Tanah Papua. Kedua, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya diminta memerintahkan kepala distrik dan kepala kampung untuk menolak setiap bentuk pendropan militer di wilayah masing-masing.
Ketiga, DPRD Kabupaten Lanny Jaya bersama DPR Provinsi Papua Pegunungan didesak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami persoalan keberadaan aparat keamanan sekaligus menyampaikan aspirasi rakyat kepada Presiden RI. Keempat, Presiden diminta menghentikan pengiriman militer baru serta menarik militer non organik dari seluruh Tanah Papua sebagai langkah nyata untuk mengembalikan rasa aman masyarakat.
HPM-LJ menegaskan bahwa suara penolakan ini lahir dari jeritan rakyat yang merindukan kedamaian tanpa bayang-bayang senjata. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah benar-benar mendengar aspirasi tersebut, sebab rakyat Lanny Jaya dan Papua pada umumnya hanya menginginkan ruang hidup yang aman, bermartabat, serta bebas dari praktik militerisasi yang mengekang kehidupan sipil. [*].
