JAYAPURA, TOMEI.ID | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua yang dinilai masih menyisakan persoalan serius, mulai dari perencanaan, manajemen, hingga minimnya pelibatan Orang Asli Papua (OAP).
Sorotan tersebut disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, dalam kegiatan Journalist Speak Up memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Senin (9/2/2026), di Pondok Skyper Skyline, Jayapura.
Menurut Frits, pendekatan negara di Papua seharusnya mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan damai, bukan semata pendekatan keamanan yang berpotensi memperlebar jarak sosial dan ketidakpercayaan publik.
“Operasi sekarang ini adalah operasi kemanusiaan. Personel yang ditempatkan harus memahami sosiokultural Papua agar pendekatannya damai dan tidak menimbulkan resistensi,” ujar Frits usai kegiatan.
MBG Dinilai Minim Pelibatan OAP
Terkait pelaksanaan MBG, Komnas HAM Papua menerima berbagai keluhan dari pengusaha asli Papua yang merasa belum mendapatkan ruang memadai dalam pengelolaan dapur MBG.
“Ini bukan soal orang Papua tidak mampu. Persoalannya terletak pada perencanaan dan manajemen. Program ini padat modal dan membutuhkan kesiapan fasilitas serta infrastruktur,” jelas Frits.
Frits menegaskan, persoalan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha lokal, karena akar masalahnya terletak pada perencanaan kebijakan yang belum matang dan terintegrasi.
“Apakah ini sepenuhnya kesalahan mereka? Tentu tidak. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memfasilitasi dan memberi keberpihakan,” tegasnya.
Komnas HAM mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret, termasuk melibatkan perbankan daerah, memanfaatkan aset gedung milik pemerintah yang tidak terpakai, serta menerapkan skema produksi bertahap.
“Kalau belum mampu memasak 1.000 porsi, mulai dulu dari 500 porsi. Perlu tahapan yang realistis dan disesuaikan dengan kapasitas serta kesiapan infrastruktur yang ada,” katanya.
Temuan Lapangan: Infrastruktur dan Limbah Jadi Sorotan
Komnas HAM Papua telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah dapur MBG di Kota Jayapura. Dari empat dapur yang dikunjungi, ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang memerlukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan segera.
“Kami baru memantau sekitar empat dapur, dan persoalannya cukup serius serta berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program,” ungkap Frits.
Beberapa temuan di antaranya keterbatasan tenaga kerja, persoalan pasokan bahan pokok, kondisi bangunan yang belum memadai, hingga sistem pembuangan limbah yang tidak sesuai standar.
“Ada dapur yang sistem pembuangan limbahnya tidak jelas, padahal ini berkaitan langsung dengan kualitas dan higienitas makanan serta berisiko menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Selain itu, standar produksi dinilai terlalu tinggi dan belum mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta kapasitas sumber daya manusia di lapangan yang masih terbatas dan belum terlatih optimal.
“Tiba-tiba diminta memasak untuk 1.000 orang, sementara fasilitas belum siap. Di situ letak persoalannya yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan kesiapan teknis program,” tambahnya.
Pendekatan Evaluatif, Bukan Konfrontatif
Meski menemukan sejumlah persoalan, Komnas HAM Papua menyatakan tetap berhati-hati dalam menyampaikan kritik agar tidak mematikan peluang pelaku usaha lokal.
“Kalau disorot terlalu keras, bisa mematikan kesempatan mereka. Padahal niat program ini baik dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Frits.
Frits juga mengungkapkan bahwa keluhan tidak hanya datang dari pengusaha lokal, tetapi juga dari pemerintah daerah yang mengaku mengalami kebingungan dalam aspek penganggaran dan mekanisme pelaksanaan.
“Pemda juga mengeluh. Mereka bertanya anggarannya dari mana dan digunakan untuk apa. Ini persoalan bersama yang perlu dibenahi secara sistematis,” tutupnya. [*].
