Hujan Es dan Kekeringan Rusak Kebun Warga Papua Pegunungan, DPR Desak Pemerintah Segera Turunkan Bantuan

WAMENA, TOMEI.ID | Fenomena alam berupa hujan es dan kekeringan melanda sejumlah wilayah di Papua Pegunungan, termasuk Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya, serta kawasan Kuyawage yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Lanny Jaya, Nduga, dan Puncak.

Kondisi tersebut dilaporkan telah berlangsung selama beberapa hari dan berdampak terhadap lahan perkebunan masyarakat. Kerusakan lahan yang menjadi sumber pangan warga memunculkan kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan makanan apabila kondisi tersebut berlangsung berkepanjangan.

Sekretaris Komisi III DPR Papua Pegunungan, Takinus Jikwa, menyoroti respons Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya Dinas Sosial, yang dinilainya belum menunjukkan langkah tanggap darurat terhadap masyarakat terdampak.

“Bencana ini sudah terjadi beberapa hari lalu dan menyebabkan perkebunan warga rusak hingga kekeringan. Sampai hari ini saya melihat Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih diam, terutama Dinas Sosial,” ujar Takinus Jikwa di Wamena, Jumat (28/8/2026).

Menurut Takinus, pemerintah tidak boleh menunggu kondisi masyarakat semakin parah sebelum mengambil tindakan. Ia meminta bantuan pangan dan kebutuhan dasar segera disalurkan ke wilayah terdampak.

DPR Soroti Lambannya Penanganan

Takinus mengatakan pemerintah daerah memiliki anggaran kebencanaan yang dapat digunakan untuk menangani kondisi darurat masyarakat. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret di lapangan.

“Anggaran itu kan belum kita gunakan, segera berikan bantuan makanan dan minuman kepada masyarakat yang kena musibah. Lahan perkebunan bahan makanan mereka semua hangus. Kalau pemerintah diam seolah tidak terjadi apa-apa, itu tidak boleh dan dianggap sebagai bentuk kelalaian,” tegasnya.

Ia menilai kerusakan perkebunan harus menjadi perhatian serius karena menyangkut sumber pangan masyarakat. Apabila kekeringan terus berlangsung, dampaknya berpotensi meluas terhadap ketahanan pangan dan kehidupan warga di wilayah terdampak.

Takinus juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menangani persoalan tersebut.

“Ini sama saja seperti penanganan konflik kemarin, ketika sudah terjadi masalah, pemerintah kabupaten dan provinsi justru saling menyalahkan. Itu tidak boleh terjadi lagi,” katanya.

Takinus Jikwa Minta Delapan Kabupaten Bersatu Tangani Dampak

Untuk mencegah dampak yang lebih luas, Takinus meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan segera mengumpulkan para bupati dari delapan kabupaten guna membangun koordinasi lintas pemerintahan.

Ia menekankan agar kepentingan masyarakat ditempatkan di atas kepentingan politik maupun ego sektoral antarinstansi.

“Jika kekeringan ini berlangsung panjang, bila perlu anggaran dari delapan kabupaten dikumpulkan bersama Gubernur untuk dibelanjakan bahan makanan dan minuman. Bantuan itu kemudian dibagikan secara merata ke setiap kepala keluarga setelah dilakukan pendataan secara akurat,” jelasnya.

Menurutnya, pendataan harus menjadi dasar utama penyaluran bantuan agar masyarakat yang benar-benar terdampak dapat menerima bantuan secara tepat dan merata.

Takinus selanjutnya mendesak Dinas Sosial, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, segera turun langsung ke wilayah terdampak untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus mempercepat distribusi bantuan.

Ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan koordinasi dari tingkat pemerintahan, tetapi memastikan kebutuhan warga benar-benar diperiksa di lapangan.

“Delapan kabupaten di provinsi ini relatif kecil, musibah di setiap daerah sebenarnya bisa kita hitung dan tangani cepat. Saya minta Dinas Sosial segera berkoordinasi dan memastikan bantuan tiba, karena sampai hari ini belum ada satu pun bantuan yang turun ke masyarakat,” pungkasnya.

Takinus berharap pemerintah segera melakukan langkah tanggap darurat, terutama penyediaan bahan makanan dan minuman, sembari melakukan pendataan terhadap kerusakan perkebunan dan jumlah keluarga yang terdampak. [*].