JAKARTA, TOMEI.ID | Awal 24 Januari 2024, PT Honai Ajkwa Lorentz (HAL) memberangkatkan 54 Pencaker OAP gelombang pertama ke Surabaya untuk mengikuti pelatihan selama 1 bulan. Selama masa pelatihan di Surabaya, fasilitas pemondokan, konsumsi, dan transportasi disediakan dengan layak.
28 Februari 2025, Ibu Fenti Widiawati membawa seluruh Pencaker ke Jakarta. 10 Maret 2025: Para Pencaker dipindahkan ke Bogor. 10 Maret 2025: Para Pencaker dipindahkan ke Bogor. 19 Maret 2025: Mereka kembali dipindahkan ke Jakarta Selatan.
Akhir Maret 2025, pencaker ditempatkan di Mes TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Namun, selama hampir 3 minggu, tidak ada kontribusi ataupun komunikasi dari PT HAL. Kontrak sewa mes berakhir dan pihak pengelola mengeluarkan para Pencaker karena tidak ada tanggung jawab dari perusahaan.
6 April 2025, IPMAMI Jadetabek merespons situasi darurat ini dan memfasilitasi pemindahan 34 Pencaker ke Asrama Mahasiswa Mimika di Jakarta Selatan, tepatnya di Tebet Utara, Gudang Peluru Selatan VII No. 4.
Saat ini, para pencaker tersebut masih berada di bawah naungan dan perlindungan kami sebagai mahasiswa Mimika. Namun demikian, tanggung jawab utama atas penelantaran ini tetap berada pada pihak PT HAL dan pemerintah yang abai terhadap perlindungan hak-hak dasar masyarakat OAP.
Mereka menyatakan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret dari pihak-pihak terkait, kami akan melanjutkan advokasi ini secara lebih luas, termasuk melalui aksi demonstrasi damai, laporan ke Komnas HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta membuka ruang diskusi media agar publik mengetahui ketidakadilan yang dialami oleh Pencaker asal Papua.
“Pernyataan ini kami buat sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap saudara-saudari kami yang menjadi korban dari praktik yang tidak manusiawi,”tegasnya. [*].
PUNCAK JAYA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, meninjau pembangunan gedung asrama, mengunjungi…
TIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti pada peningkatan…
DOGIYAI, TOMEI.ID | Kepala Distrik Kamuu, Markus Auwe bersama perwakilan 8 kepala kampung menemui aparat…
NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah,…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Delapan tahun setelah Deklarasi Manokwari tentang perlindungan hutan Papua ditandatangani, kebakaran hutan…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Aktivis mahasiswa Papua sekaligus Menteri Hukum dan HAM BEM Universitas Cenderawasih (Uncen), Darki…