IPMADEI Kendari Soroti Investasi dan Militerisme, Sampaikan Lima Tuntutan untuk Papua

KENDARI, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/i Deiyai (IPMADEI) Kota Studi Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah terkait persoalan investasi, militerisme, perlindungan hak masyarakat adat, konflik antarkelompok, dan rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam diskusi yang berlangsung di Asrama Deiyai, Kota Studi Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kegiatan itu, pemateri pertama, Nopison Pigai, dan pengarah, Jhon K. Kayame, terlibat dalam pembahasan mengenai persoalan investasi dan militerisme di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, serta Tanah Papua secara umum.

IPMADEI menilai persoalan investasi dan militerisme tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan, tetapi juga menyangkut ruang hidup masyarakat adat, kelestarian lingkungan, keberlangsungan kebudayaan, serta hak masyarakat untuk menentukan masa depan wilayahnya.

Dalam diskusi tersebut, istilah “bayang-bayang investasi dan militerisme” digunakan sebagai kerangka kritik untuk membahas kemungkinan hubungan antara kepentingan ekonomi, kebijakan negara, kehadiran aparat keamanan, dan penguasaan wilayah adat.

Menurut pandangan yang diangkat dalam pembahasan itu, setiap kebijakan investasi dan keamanan perlu dikaji dengan memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah terkait. Hubungan antara kegiatan investasi dan kehadiran aparat keamanan juga perlu diperiksa berdasarkan fakta di lapangan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menggeneralisasi seluruh kegiatan investasi maupun penempatan aparat.

Soroti dampak pendekatan keamanan

Diskusi tersebut turut menyoroti penggunaan pendekatan militer dan keamanan dalam menangani persoalan politik, sosial, ekonomi, maupun konflik di Papua.

Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi kehadiran aparat keamanan di wilayah masyarakat adat, pengamanan proyek ekonomi yang berpotensi bersinggungan dengan tanah ulayat, serta kekhawatiran terhadap ruang demokrasi apabila kritik dan demonstrasi damai direspons dengan intimidasi atau kekerasan.

Selain itu, dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil menjadi perhatian, terutama risiko pengungsian, terganggunya kegiatan pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan.

Pembahasan tersebut juga menyinggung trauma masyarakat akibat pengalaman operasi keamanan sebelumnya. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian karena rasa takut dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari dan kehidupan sosial masyarakat.

Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari kritik IPMADEI terhadap kebijakan keamanan dan pembangunan di Papua. Dugaan pelanggaran maupun dampak operasi keamanan tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan keterangan pihak terkait.

Lima tuntutan IPMADEI kepada pemerintah

Dalam pernyataan sikapnya, IPMADEI Kota Studi Kendari menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan pemerintah pusat.

Pertama, IPMADEI menuntut penarikan personel militer organik maupun nonorganik serta penghentian pengerahan atau penambahan kekuatan militer di wilayah Papua.

Kedua, organisasi tersebut meminta pemerintah menghentikan perencanaan pembangunan batalyon di seluruh kabupaten di Papua.

Ketiga, IPMADEI mendesak penghentian aktivitas perusahaan yang mereka nilai ilegal di Papua. Mereka meminta agar legalitas perizinan dan kegiatan perusahaan diperiksa oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, IPMADEI meminta konflik antarkelompok masyarakat Suku Mee dan Moni di Papua Tengah segera ditangani. Mereka mendorong penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat, sekaligus penyelesaian secara kekeluargaan untuk mencegah konflik berkepanjangan.

Kelima, IPMADEI menyatakan penolakan terhadap rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Moni.

Melalui lima tuntutan tersebut, IPMADEI meminta pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat memperhatikan aspirasi masyarakat, melindungi hak masyarakat adat, menjaga keselamatan warga sipil, serta mengambil langkah konkret untuk mencegah konflik berkepanjangan.

Melalui pernyataan sikap tersebut, IPMADEI Kota Studi Kendari menegaskan komitmennya untuk menyuarakan perlindungan hak masyarakat adat, penghormatan terhadap ruang hidup masyarakat Papua, serta penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.

Lima tuntutan tersebut menjadi sikap tegas mahasiswa IPMADEI Kota Studi Kendari dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai, perlindungan lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta penolakan terhadap kebijakan yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat Papua. [*].