IPMADO Jayapura Kecam Aparat, Desak Copot Kapolres dan Investigasi Independen Tragedi Dogiyai

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Jayapura menyampaikan duka mendalam sekaligus mengecam keras tindakan aparat TNI–Polri yang dinilai menyebabkan jatuhnya korban warga sipil dalam rangkaian kekerasan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan menyusul insiden berdarah yang terjadi pada 31 Maret hingga 1 April 2026 di Moanemani, Distrik Kamuu, yang dinilai telah memperburuk situasi keamanan dan menimbulkan ketakutan luas di tengah masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun mahasiswa, peristiwa bermula dari penikaman terhadap seorang anggota kepolisian berinisial JE di sekitar Gereja Ebeneser Moanemani pada Selasa (31/3/2026) oleh orang tak dikenal (OTK). Korban sempat dievakuasi ke RSUD Dogiyai, namun dilaporkan meninggal dunia.

Pasca kejadian tersebut, situasi di Dogiyai memanas. Aparat gabungan TNI–Polri dilaporkan melakukan penyisiran di sejumlah titik di wilayah Moanemani dan sekitarnya.

IPMADO menilai tindakan penyisiran tersebut tidak disertai prosedur investigasi tempat kejadian perkara (TKP) yang jelas, serta diwarnai tindakan represif berupa penembakan yang diduga salah sasaran.

Akibatnya, sejumlah warga sipil yang bukan pelaku justru menjadi korban, yang seluruhnya disebut berasal dari kalangan Orang Asli Papua (OAP).

“Kami melihat aparat salah sasaran. Warga sipil yang tidak terlibat justru menjadi korban. Ini tidak bisa dibenarkan,” ujar perwakilan IPMADO dalam pernyataan sikap yang dibacakan pada Kamis (2/4/2026) di Asrama Dogiyai Ekspo Waena, Heram, Kota Jayapura.

Mahasiswa menilai tindakan aparat tidak hanya gagal meredam situasi, tetapi justru memperparah eskalasi kekerasan serta memperluas rasa takut di tengah masyarakat. Kondisi ini disebut telah menimbulkan trauma, ketidakpastian, dan bertambahnya korban jiwa di kalangan warga sipil.

IPMADO mendesak Kapolri dan Kapolda Papua Tengah segera mencopot Kapolres Dogiyai, Kompol Yocbeth Mince Mayor, yang dinilai gagal mengendalikan situasi keamanan serta tidak mampu melindungi keselamatan warga sipil.

Selain itu, mereka juga meminta Komnas HAM RI dan Komnas HAM Papua membentuk tim investigasi independen guna mengusut dugaan penembakan terhadap warga sipil secara transparan dan menyeluruh.

Aparat penegak hukum juga didesak segera mengungkap pelaku penikaman terhadap anggota polisi dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, IPMADO menolak segala bentuk penangkapan warga tanpa bukti yang jelas serta mendesak Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua Tengah untuk mengevaluasi anggota di lapangan yang diduga melakukan tindakan berlebihan.

Pemerintah Kabupaten Dogiyai juga diminta mengambil tanggung jawab dengan memberikan perhatian serius kepada keluarga korban, termasuk bantuan medis, pendampingan psikologis, dan santunan yang layak.

Mereka turut mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Di sisi lain, IPMADO mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Papua untuk bersatu melawan ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. Mereka juga mendesak Kapolda Papua Tengah agar tidak mengklaim situasi Dogiyai dalam kondisi aman sebelum adanya kepastian di lapangan.

Selain itu, mereka secara tegas menolak penambahan atau pendropan militer ke wilayah Dogiyai karena dinilai berpotensi memperburuk situasi.

IPMADO menegaskan bahwa kekerasan yang terus berulang di Dogiyai tidak boleh dibiarkan karena hanya akan memperpanjang rantai konflik dan menambah korban jiwa.

Mereka juga menyatakan akan mengambil langkah lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak direspons oleh pihak berwenang dalam waktu dekat secara serius dan bertanggung jawab.

“Jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan melakukan aksi besar-besaran dan membawa persoalan ini ke tingkat nasional,” tegas mereka.

Pernyataan ini menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap situasi kemanusiaan di Dogiyai yang dinilai semakin memburuk dan membutuhkan perhatian serius serta penanganan segera dari pemerintah setempat. [*].