INTAN JAYA, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) Se-Jawa dan Bali menyoroti krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang dinilai semakin memprihatinkan dan mengancam keselamatan warga sipil.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan pada Minggu (7/6/2026), mahasiswa IPMMO tersebut mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan keamanan dan kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut.
Ketua Umum IPMMO Se-Jawa dan Bali, Lewi Ugipa, mengatakan masyarakat Intan Jaya hingga kini masih hidup dalam bayang-bayang konflik yang berkepanjangan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga melumpuhkan berbagai sektor pelayanan dasar.
“Konflik yang terjadi telah mengorbankan masyarakat sipil dan memaksa banyak warga meninggalkan kampung halamannya. Situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak terkait,” ujar Lewi dalam pernyataan sikap yang diterima tomei.id, Senin (8/6/2026).
IPMMO mencatat ribuan warga di sejumlah wilayah Intan Jaya terpaksa mengungsi ke gereja, hutan, maupun daerah lain yang dianggap lebih aman. Anak-anak, perempuan, dan tokoh masyarakat disebut turut menjadi korban dalam berbagai peristiwa yang terjadi selama konflik berlangsung.
Selain dampak kemanusiaan, organisasi tersebut juga menyoroti terganggunya aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan daerah, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Warga disebut tidak dapat berkebun dan bertani secara normal karena situasi keamanan yang belum kondusif.
Atas kondisi tersebut, IPMMO Se-Jawa dan Bali menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Tuntutan pertama adalah mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ledakan bom di Gereja Mbamogo, Kampung Soali, Distrik Agisiga, pada 17 Mei 2026. Peristiwa itu menyebabkan satu warga bernama Luter Nabelau meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka.
Kedua, meminta pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mahasiswa Intan Jaya yang sebelumnya telah disampaikan dalam aksi pada 28 Oktober 2025 di Kantor Bupati Intan Jaya.
Ketiga, mendesak penarikan militer non-organik dari Kabupaten Intan Jaya dan wilayah Papua. Keempat, meminta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan instansi terkait mengungkap pelaku pemasangan bom di halaman Gereja Mbamogo yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka.
Kelima, menegaskan akan melakukan mobilisasi massa dan menggelar aksi di Provinsi Papua Tengah apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons dari pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Intan Jaya.
Lewi menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut lahir dari keprihatinan mahasiswa terhadap situasi yang dihadapi masyarakat Intan Jaya. Menurutnya, penyelesaian konflik harus mengedepankan prinsip kemanusiaan serta perlindungan terhadap warga sipil.
“IPMMO Se-Jawa dan Bali berdiri bersama masyarakat Intan Jaya untuk memperjuangkan keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak kemanusiaan yang selama ini terdampak akibat konflik,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keamanan masyarakat, mengusut berbagai kasus yang menimbulkan korban sipil, serta membuka ruang dialog yang dapat menghadirkan solusi damai dan berkelanjutan bagi Kabupaten Intan Jaya. [*].
