Berita

Janji Gubernur Tergenapi, Warga Binaan Lapas Nabire Kini Miliki Adminduk

NABIRE, TOMEI.ID | Janji Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa akhirnya tergenapi. Para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire kini resmi memiliki administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik (e-KTP), Jumat (9/5/2025).

Pemenuhan hak sipil warga binaan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Gubernur Meki Nawipa ke Lapas tersebut pada Sabtu (29/3/2025). Saat itu, Gubernur menegaskan pentingnya kepemilikan Adminduk sebagai bagian dari pembinaan serta pengakuan identitas hukum bagi para narapidana.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Provinsi Papua Tengah, Yeremias Mote, menyebut layanan ini merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke lapas.

“Untuk menindaklanjuti janji Pak Gubernur, kami menyurati pihak Lapas guna meminta data warga binaan yang belum memiliki KK dan e-KTP. Data tersebut lalu diproses untuk pelayanan penginputan dan perekaman,” jelas Yeremias.

Pelayanan dilakukan pada Jumat (9/5/2025) di Lapas Kelas IIB Nabire oleh tim dari Dinas Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Tengah yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire. Proses ini menggunakan perangkat perekaman milik Dukcapil Nabire.

“Hasil pelayanan akan diproses oleh Dinas Dukcapil Nabire dan selanjutnya diserahkan ke Lapas untuk dibagikan kepada warga binaan,” tambah Yeremias.

Sebelumnya, Gubernur Nawipa dalam kunjungannya menyatakan bahwa pembinaan warga binaan harus diarahkan pada peningkatan keterampilan dan kesiapan kembali ke masyarakat. Ia menegaskan pentingnya legalitas identitas sebagai syarat dasar pemberdayaan.

“Pemerintah provinsi sudah mendukung program peternakan di Lapas. Sekarang kita maksimalkan juga kepemilikan KK dan e-KTP agar mereka siap mandiri setelah menjalani masa hukuman,” ujar Gubernur Nawipa.

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kelompok marjinal di wilayah Papua Tengah. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Papua Tengah Tunjukkan Eksistensi di FORNAS 2025, Gubernur Nawipa: Kita Gunakan Semua Sumber Daya

TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi melepas 370 kontingen dari Provinsi…

5 jam ago

Demisioner HMPLJ Nilai Pengiriman Dana Pelantikan Tak Sesuai Mekanisme Organisasi

JAYAPURA, TOMEI.ID | Mantan Koordinator Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Pelajar Lanny Jaya (HMPLJ) Kota…

11 jam ago

Bupati Dogiyai Tunjuk Sebastianus Pugiye Sebagai Plt Kepala Distrik Mapia Tengah

DOGIYAI, TOMEI.ID | Bupati Kabupaten Dogiyai, Yudas Tebai, secara resmi menyerahkan Nota Tugas kepada Pelaksana…

11 jam ago

Koalisi HAM Desak Penegakan Hukum atas Dugaan Penyimpangan Dana BLT di Puncak Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua mendesak aparat penegak hukum…

11 jam ago

Hadiri di HUT Pemuda GIDI 2025, Deinas Geley Seruhkan Pertobatan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemuda GIDI Wilayah Yamo Klasis Ilu menggelar Rapat Kerja, Seminar dan HUT…

13 jam ago

PSBS Biak Awali Liga 1 Musim 2025-2026 dengan Empat Laga Padat di Bulan Agustus

BIAK, TOMEI.ID | PSBS Biak siap mengarungi Liga 1 musim 2025/2026 dengan jadwal padat di…

1 hari ago