Jembatan Puluhan Miliar di Jayawijaya Diprotes Warga: Goyang Saat Dilintasi dan Tak Layak Fungsi

WAMENA, TOMEI.ID | Proyek pembangunan Jembatan Kali Wolo di Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya, yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025 menuai protes keras warga.

Meski fisik jembatan telah rampung, warga menilai konstruksi tidak layak, tidak aman, asal jadi, rapuh, goyang, membahayakan nyawa, mubazir, gagal total, dan tidak dapat difungsikan secara optimal.

Protes tersebut ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung oleh Komisi IV DPR Papua Pegunungan yang membidangi Infrastruktur Jalan dan Jembatan bersama Dinas PU, pada Jumat (31/7/2026) lalu.

Jembatan tersebut menghubungkan wilayah vital strategis Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah yang kini terancam lumpuh, mubazir, dan gagal total.

Di lapangan, warga mengeluhkan struktur jembatan yang bergoyang saat dilintasi kendaraan. Abutmen jembatan juga dinilai terlalu rendah dan kecil sehingga membahayakan pengguna.

“Jembatan tersebut walaupun telah rampung namun tidak bisa digunakan, karena ketika kendaraan lewat jembatannya goyang dan abutmennya terlalu rendah serta kecil,” ujar Andes Uaga, aparatur pemerintahan kampung setempat di hadapan rombongan DPR dan Dinas PU.

Kekecewaan warga diperparah oleh minimnya transparansi. Proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah itu dinilai tertutup tanpa melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Pembangunan ini seperti pencuri; muncul, kerja, langsung hilang. Kami di sini semua tidak tahu, dan pada akhirnya hasil yang kami terima seperti ini,” ungkap Lian Gombo, Kepala Kampung Perbatasan Mamberamo Tengah dan Jayawijaya.

Menurut Lian, kondisi dan karakter aliran Kali Wolo sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci kepada tim survei sejak era Penjabat Gubernur Papua Pegunungan sebelumnya, Velix Wanggai.

Akibat kekecewaan tersebut, warga sempat mengancam akan menutup akses jembatan total sebagai perang terbuka melawan rezim ingkar janji yang tega mengorbankan rakyat demi pencitraan murahan.

“Kami akan palang jembatan ini supaya kita lihat apakah kendaraan bisa dilewati atau tidak,” tegas Elly Togodly, tokoh intelektual asal Wolo.

Menanggapi temuan itu, Anggota Komisi IV DPR Papua Pegunungan, Fransina Daby, menyoroti lemahnya transparansi anggaran dan pengawasan. Ia menyebut pihaknya telah meminta dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejak empat bulan lalu untuk kepentingan audit BPK, namun tidak pernah diberikan, termasuk titik koordinat proyek.

“Sejauh ini RAB pembangunan Jembatan Wolo tidak pernah diberikan kepada DPR sebagai tugas melakukan pengawasan resmi, sehingga kami juga mengalami kewalahan untuk mengontrol,” ujar Fransina.

Fransina mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek tersebut. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tipikor, dan Polda Papua Pegunungan melakukan audit dan pengecekan langsung di lapangan.

“Jika terdapat hal seperti ini, harus diperiksa supaya tidak ada penyalahgunaan anggaran pembangunan yang diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Kami sudah menyurati pihak terkait sebanyak empat kali tetapi tidak pernah hadir. Hal seperti ini menjadi pertanyaan besar dalam pengelolaan anggaran,” pungkasnya. [*]