NABIRE, TOMEI.ID | Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tengah mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino, terutama keterbatasan air bersih, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
KADIN menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya direspons melalui imbauan. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan ketersediaan air, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta kesiapan menghadapi dampak kabut asap akibat karhutla.
Seruan tersebut disampaikan Ketua Umum KADIN Papua Tengah, Alexander Gobai melalui rilis pers yang diterima redaksi tomei.id pada Senin (24/8/2026) sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat di tengah periode kemarau yang masih berlangsung.
KADIN juga menilai kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) harus tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat di Papua Tengah.
“Solidaritas harus berjalan dua arah: kita membantu saudara di luar Papua, dan kita juga hadir untuk masyarakat di tanah kita sendiri,” ujar Alexander Gobai.
Kondisi cuaca saat ini memperkuat urgensi tersebut. BMKG pada 21 Agustus 2026 menyebut El Niño telah mencapai intensitas sangat kuat dan kondisi kemarau masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia.
BMKG juga mengingatkan bahwa kondisi yang lebih kering meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran di sejumlah wilayah. BMKG sebelumnya memprediksi puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Juli hingga September.
Untuk sejumlah wilayah, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena berpotensi memengaruhi ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta berbagai sektor pelayanan dan ekonomi.
Di Nabire, dampak karhutla bahkan telah mengganggu aktivitas penerbangan. Pada Jumat (21/8/2026), jarak pandang di Bandara Douw Aturure turun hingga di bawah 70 meter akibat asap karhutla sehingga dua penerbangan terdampak dan dibatalkan.
Kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa dampak karhutla tidak hanya menyangkut kawasan yang terbakar, tetapi juga dapat mengganggu transportasi, kesehatan, aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat.
KADIN Papua Tengah mengapresiasi langkah pemerintah dan unsur terkait dalam merespons kondisi tersebut. Namun, organisasi dunia usaha itu mendorong agar langkah antisipasi diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan selama periode kemarau.
Salah satu perhatian utama KADIN adalah ketersediaan air bersih. Pemerintah daerah diminta memastikan kapasitas produksi dan distribusi Perumda Air Minum atau PDAM tetap berjalan optimal, terutama di wilayah yang mulai mengalami penurunan pasokan.
KADIN juga meminta pemerintah memetakan wilayah yang mengalami penurunan ketersediaan air sehingga distribusi dapat diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah didorong menyiapkan armada tangki air dan titik distribusi darurat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
KADIN mengusulkan koordinasi terpadu antara pemerintah dengan distributor dan depot air minum untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kondisi kekeringan.
Pelaku usaha penyedia air juga diminta tidak menahan stok atau menaikkan harga secara tidak wajar. Menurut KADIN, harga air harus tetap terjangkau masyarakat dengan tetap mempertimbangkan biaya operasional yang wajar.
“Air bersih bukan sekadar komoditas perdagangan, tetapi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga ketersediaannya,” tegasnya.
KADIN juga mendorong pemerintah menyediakan informasi terbuka mengenai lokasi distribusi air, jadwal pengiriman, serta saluran pengaduan agar masyarakat mengetahui tempat mendapatkan bantuan ketika pasokan air berkurang.
Di sisi lain, KADIN mengajak perusahaan, distributor, depot air minum, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, asosiasi pengusaha, serta dunia usaha lainnya ikut memperkuat penanganan dampak kekeringan.
Menurut KADIN, dunia usaha memiliki jaringan distribusi, kendaraan, gudang, sumber daya manusia, dan kemampuan logistik yang dapat dimobilisasi untuk membantu pemerintah ketika terjadi keterbatasan pasokan.
KADIN Papua Tengah menyatakan siap menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung penyediaan air bersih, distribusi bantuan, logistik, serta kebutuhan dasar masyarakat apabila kondisi semakin memburuk.
Dalam penanganan karhutla, KADIN juga meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat pencegahan. Kebakaran yang terjadi di Nabire dan dampaknya terhadap jarak pandang penerbangan menunjukkan bahwa respons tidak cukup dilakukan setelah api membesar.
KADIN menilai pemerintah, aparat, masyarakat, dan dunia usaha perlu bekerja dalam satu koordinasi agar penanganan kekeringan, krisis air bersih, dan karhutla tidak berjalan secara terpisah.
“Jangan menunggu sampai krisis. Pastikan air tersedia, distribusi berjalan, harga tetap wajar, stok aman, dan seluruh kekuatan daerah bergerak bersama,” desak Alexander.
KADIN menegaskan keterlibatan dunia usaha tidak hanya berkaitan dengan perdagangan dan investasi, tetapi juga dapat diwujudkan melalui tanggung jawab sosial dan dukungan logistik ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.
Dengan periode kemarau yang masih berlangsung dan El Niño berada pada intensitas sangat kuat, KADIN meminta pemerintah memperkuat langkah preventif sejak dini. Fokusnya mencakup jaminan air bersih, pengendalian harga, kesiapan distribusi, pencegahan karhutla, serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
KADIN Papua Tengah menyatakan kesiapan mendukung pemerintah melalui mobilisasi jaringan perusahaan, distributor, koperasi, UMKM, dan organisasi pengusaha agar kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia selama kondisi kemarau dan ancaman karhutla belum berakhir. [*].
NABIRE, TOMEI.ID | Program penerbangan bersubsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, sebagai langkah strategis memperkuat…
NABIRE, TOMEI.ID | Forum Peduli Masyarakat (FPM) Papua Tengah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah…
MANOKWARI, TOMEI.ID | Perkumpulan Panah Papua menyoroti meningkatnya sebaran titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah…
NABIRE, TOMEI.ID | Menghadapi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode kemarau, Kapolda…
NABIRE, TOMEI.ID | Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB) Wilayah Nabire dengan sikap…
WAMENA, TOMEI.ID | Dengan sikap tegas di tengah polemik penanganan pengungsi, Badan Pengurus Wilayah Komite…