NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Distrik Siriwo, Anselmus Degei, menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan aparat kampung dalam apel gabungan yang digelar di Distrik Siriwo, Nabire, Senin (4/5/2026).
Apel pagi tersebut dihadiri dua kepala yakni kepala Puskesmas Diyai Kunu dan kepala Puskesmas KM 100 serta jajaran ASN, tenaga honorer, dan enam kepala desa se-Distrik Siriwo.
Dalam arahannya, Anselmus Degei menegaskan bahwa keaktifan pegawai kini menjadi indikator utama dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Daerah Terpencil (TDT), sesuai arahan Sekretaris Daerah.
“Kehadiran menjadi dasar penilaian. Pegawai yang tidak aktif atau tidak hadir tidak akan mendapatkan TPP dan TDT,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran semakin diperketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Karena itu, para kepala desa diminta untuk menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara tertib serta menjalankan program sesuai Rencana Anggaran Pendapatan (RAP), guna menghindari penyalahgunaan anggaran.
“Pemeriksaan dilakukan secara berkala, minimal satu hingga dua kali dalam setahun. Jangan sampai ada penyimpangan,” ujarnya.
Selain sektor administrasi, perhatian juga diberikan pada pelayanan dasar. Kepala Distrik menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki peran vital yang tidak bisa digantikan, sehingga pelayanan di puskesmas harus berjalan aktif dan maksimal.
Ia juga menekankan bahwa tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan merupakan aset strategis desa yang harus dijaga, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Apel gabungan tersebut juga dirangkaikan dengan syukuran atas pelantikan kembali Anselmus Degei sebagai kepala distrik definitif untuk periode kedua.
Di akhir arahannya, ia mengajak seluruh peserta apel untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kinerja, serta aktif mengikuti apel gabungan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat pemerintah distrik. [*].
