Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyematkan atribut adat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Dr. Jefferdian sebagai bentuk penyambutan resmi dalam kunjungan kerja di Nabire, Papua Tengah, Senin (9/2/2026), yang menandai penguatan koordinasi kelembagaan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. [Foto: Christian Degei/tomei.id).
NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Dr. Jefferdian, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah, Senin (9/2/2026). Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi institusional, kepastian hukum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua Tengah secara berkelanjutan di provinsi baru tersebut.
Rombongan Kejaksaan Tinggi Papua disambut langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama delapan bupati se-Papua Tengah di Nabire. Kehadiran para kepala daerah tersebut mencerminkan komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip integritas.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa kunjungan kerja Kajati Papua memiliki nilai strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kejaksaan Tinggi Papua sebagai mitra penegakan hukum.
Menurut Gubernur, kehadiran Kejaksaan Tinggi Papua juga menjadi simbol penguatan koordinasi antar-institusi negara, khususnya pascapemekaran wilayah Papua yang kini terbagi menjadi empat provinsi administratif.
“Kunjungan ini merupakan bentuk penguatan hubungan kelembagaan, saling menghargai, serta saling menghormati antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Tinggi, khususnya dalam konteks Papua yang telah terbagi menjadi empat provinsi,” ujar Gubernur Meki Nawipa, Senin (9/2/2026).
Gubernur Meki juga menegaskan bahwa kunjungan Kajati Papua ke Nabire merupakan yang pertama sejak Papua Tengah resmi terbentuk sebagai provinsi baru. Kehadiran tersebut dinilai penting dalam mendukung proses pembenahan sistem pemerintahan yang saat ini tengah dijalankan pemerintah daerah.
“Nabire sebagai ibu kota provinsi baru masih dalam tahap pembenahan berbagai aspek pemerintahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan arahan serta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Papua agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya menjaga kesinambungan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sinergi tersebut dinilai krusial dalam mewujudkan prinsip good and clean governance di Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah juga mengapresiasi kehadiran para bupati yang telah berada di Nabire sejak sehari sebelumnya sebagai bentuk kesiapan pemerintah kabupaten dalam menyelaraskan program pembangunan dan mendukung kebijakan strategis pemerintah provinsi.
“Kehadiran para bupati menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah Provinsi Papua Tengah. Harapannya, koordinasi dan hubungan kelembagaan yang telah terbangun ini dapat terus terjaga secara konsisten,” pungkas Gubernur. [*].
MANOKWARI, TOMEI.ID | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Papua Barat, Djoni Saiba, menghadiri…
MALANG, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Kota Studi Malang menyatakan penolakan tegas terhadap rencana…
MIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda…
MIMIKA, TOMEI.ID | Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah…
WAMENA, TOMEI.ID | Konflik perang keluarga yang sempat mengguncang Kabupaten Jayawijaya akhirnya resmi diakhiri melalui…
WAMENA, TOMEI.ID | Perdamaian antara kelompok masyarakat Suku Lani dan Wouma-Kurima akhirnya diteguhkan melalui prosesi…