Kamarudin Watubun: Otsus Papua Mulai Melenceng, OAP Terancam Jadi Penonton di Tanah Sendiri

JAKARTA, TOMEI.ID |  Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun, melontarkan kritik keras terhadap arah pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dinilai mulai keluar dari rel utamanya.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (13/4/2026), Kamarudin secara tegas mengingatkan bahwa Otsus bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan mandat politik untuk melindungi dan mengangkat martabat Orang Asli Papua (OAP).

“Afirmasi adalah jantung Otsus. Kalau itu diselewengkan, maka Otsus kehilangan makna,” tegasnya.

Ia menyoroti realitas di lapangan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Arus masuk penduduk dari luar Papua terus meningkat, sementara ruang bagi OAP justru menyempit. Kondisi ini, menurutnya, menjadi sinyal kuat bahwa keberpihakan dalam implementasi Otsus mulai melemah.

Lebih tajam lagi, Kamarudin mengungkap adanya praktik yang mencederai mekanisme afirmasi, khususnya dalam pengangkatan anggota legislatif. Jalur yang seharusnya menjadi ruang perlindungan bagi OAP, justru diduga dimanfaatkan sebagai “jalan belakang” bagi aktor politik yang gagal dalam pemilihan umum.

“Jalur afirmasi bukan tempat pelarian bagi yang kalah. Ini pengkhianatan terhadap semangat Otsus,” kritiknya lugas.

Ia menegaskan bahwa kursi afirmasi harus diisi oleh OAP yang independen, memiliki legitimasi sosial, serta benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, bukan menjadi alat kompromi politik elite.

Kamarudin juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap penyimpangan ini bukan hanya merusak kredibilitas kebijakan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural yang berkepanjangan.

“Kalau ini terus terjadi, jangan salahkan jika OAP perlahan tersingkir di tanahnya sendiri. Otsus bisa berubah dari solusi menjadi sumber masalah baru,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras agar pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otsus Papua, sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh. [*].