NABIRE, TOMEI.ID | Menghadapi ancaman karhutla yang kian meluas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan mengerahkan lintas unsur menyusul dampak kebakaran yang mulai meluas di sejumlah wilayah, terutama Nabire sebagai ibu kota provinsi.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana Karhutla di Nabire, Senin (24/8/2026).
Pemerintah mengonsolidasikan pemerintah kabupaten, TNI-Polri, BPBD, serta organisasi masyarakat untuk memastikan penanganan kebakaran berlangsung cepat, terpadu, terukur, sekaligus menekan risiko meluasnya api, melindungi warga, dan mempercepat respons darurat di wilayah terdampak.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, mengatakan kesiapsiagaan tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat dan perintah Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, agar seluruh komponen siap menghadapi ancaman karhutla.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas amanat dan perintah Bapak Gubernur bersama dengan jajaran TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya melakukan Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan,” kata Victor.
Menurut Victor, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi. Pemerintah kabupaten, aparat keamanan, BPBD, hingga organisasi masyarakat harus bergerak dalam satu koordinasi untuk mencegah kebakaran meluas dan mempercepat penanganan di lapangan.
“Kita menyiapkan seluruh komponen yang terlibat, baik Pemerintah Kabupaten, TNI-Polri, beserta organisasi-organisasi masyarakat lainnya untuk bersama-sama satu padu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Selain kesiapan personel, Pemprov Papua Tengah memastikan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana disiapkan, termasuk mobil pemadam kebakaran dan kendaraan angkut untuk mendukung mobilisasi personel maupun peralatan.
Victor mengatakan Gubernur juga telah mengarahkan BPBD provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan turut dilibatkan guna mengantisipasi dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan karhutla.
“Kita berkolaborasi karena dampaknya sudah cukup meluas di Provinsi Papua Tengah, khususnya di ibu kota provinsi,” katanya.
Menurut pemerintah, ancaman karhutla tidak hanya berkaitan dengan meluasnya titik kebakaran. Kondisi kekeringan juga berpotensi menimbulkan dampak ikutan, termasuk gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta meningkatnya risiko kekurangan air bersih.
Karena itu, Pemprov Papua Tengah memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca dan kondisi yang berpotensi memperparah penyebaran karhutla.
Koordinasi lintas sektor tersebut diarahkan agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga mencakup pencegahan, mitigasi, perlindungan masyarakat, serta penanganan dampak kesehatan dan kebutuhan dasar warga di wilayah terdampak. [*].
