NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Suku Umum Meepago Provinsi Papua Tengah, Melkias Keiya, menyampaikan pernyataan tegas menyikapi insiden penembakan yang terjadi di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, pada Kamis kemarin (26/6/2025).
Dalam pernyataannya, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera mencabut izin penjualan minuman keras (miras) di wilayah Nabire.
Menurut Melkias Keiya, maraknya peredaran miras telah menjadi salah satu faktor utama yang memicu kerawanan sosial, termasuk bentrokan antara warga dan aparat kepolisian yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
“Akibat miras, banyak anak muda jadi korban. Kami tidak bisa terus membiarkan situasi ini. Pemerintah daerah dan Gubernur Papua Tengah harus segera mengambil langkah konkrit dengan mencabut seluruh izin penjualan minuman keras di Nabire,” tegas Keiya saat diterima rekaman redaksi, Jumat (27/6/2025) pagi.
Ia juga menyoroti tindakan aparat dalam merespons situasi kericuhan di pasar yang dinilai tidak mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang humanis.
“Kejadian di Pasar Karang pada 26 Juni adalah bentuk kegagalan polisi dalam mengamankan situasi. Alih-alih meredam, justru terjadi kekerasan yang melukai warga sipil seperti Apedius Kayame dan Mun Mote. Ini seharusnya bisa ditangani tanpa penggunaan kekuatan berlebihan,” ujarnya.
Keiya menambahkan bahwa insiden kekerasan semacam ini bukan pertama kali terjadi di Nabire. Ia mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu masyarakat juga diguncang kasus yang menimpa almarhum Nando Mote.
“Peristiwa seperti ini terus berulang. Ini harus menjadi perhatian serius aparat keamanan dan pemerintah,” ujarnya lagi.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Suku Meepago mendesak Kapolda Papua Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Nabire dan seluruh personel yang terlibat dalam penanganan konflik sosial, terutama yang melibatkan warga sipil.
“Kalaupun benar ada warga dalam pengaruh minuman keras, itu bukan alasan untuk menggunakan kekerasan. Justru itu menjadi alasan kenapa pendekatan persuasif dan manusiawi lebih dibutuhkan,” tambahnya.
Sebagai bentuk upaya penyelesaian secara damai, Keiya juga meminta agar dua warga yang hingga kini masih ditahan di Mapolres Nabire segera dibebaskan. Ia menekankan pentingnya membuka ruang dialog untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
“Kepolisian harus membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat adat dan tokoh-tokoh lokal. Kami ingin penyelesaian yang bermartabat, bukan pendekatan kekuasaan yang menyakitkan rakyat,” tutup Keiya. [*].
