DEKAI, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo menyatakan keprihatinan atas meningkatnya aktivitas pendropan aparat keamanan di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, sepanjang Desember 2025. KNPB menilai kondisi tersebut memperburuk situasi kemanusiaan bagi warga sipil di wilayah konflik.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, KNPB menyebut pendropan personel TNI–Polri terjadi dalam beberapa gelombang sejak 9 hingga 28 Desember 2025, baik melalui jalur sungai maupun udara. Organisasi ini mengklaim penambahan pasukan disertai pengiriman logistik dan peralatan operasi.
“Pendropan militer terus terjadi dalam skala besar, baik melalui jalur sungai Braza maupun penerbangan dari Timika menuju Yahukimo,” tulis pernyataan KNPB dalam keterangan tertulisnya yang diterima tomei.id, (28/12/2025).
Menurut KNPB, benturan bersenjata antara aparat dan TPNPB berdampak langsung pada keselamatan warga sipil. Sejumlah kasus kematian, luka-luka, penangkapan, serta pengungsian dilaporkan terjadi di beberapa lokasi sekitar Dekai dan Distrik Duram.
KNPB juga menyoroti sejumlah peristiwa yang mereka sebut sebagai kasus pelanggaran terhadap warga sipil, termasuk insiden ledakan yang melibatkan pelajar serta dugaan penganiayaan terhadap warga yang ditangkap aparat. Sejumlah kasus lama yang belum tuntas turut kembali disorot dalam pernyataan tersebut.
Selain itu, KNPB menyebut meningkatnya arus pengungsian berdampak pada minimnya akses layanan kesehatan, yang menurut mereka menyebabkan korban meninggal di lokasi pengungsian pada akhir 2025.
“Kejahatan kemanusiaan ini tidak akan pernah berhenti selama negara terus mengirim pasukan militer secara berlebih di Yahukimo,” tulis organisasi tersebut.
Melalui pernyataan ini, KNPB Wilayah Yahukimo menyerukan agar pemerintah meninjau ulang pendekatan keamanan dan mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme damai di bawah pengawasan internasional.
KNPB juga meminta aparat ditarik dari wilayah padat permukiman serta mengajak organisasi-organisasi Papua untuk bersatu merespons situasi kemanusiaan.
Pernyataan ditandatangani Ruben Wakla, Badan Pekerja Wilayah KNPB Yahukimo, tertanggal 28 Desember 2025.
Redaksi mencatat: klaim dan keterangan dalam berita ini merupakan pernyataan pihak KNPB. Upaya konfirmasi kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah akan dilakukan untuk memperoleh klarifikasi dan pandangan resmi. [*].
