Berita

Koalisi Jayawijaya Semprot MRP Papua Pegunungan: Dinilai Salah Prosedur dan Salah Sasaran

WAMENA, TOMEI.ID | Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya melontarkan kritik keras terhadap langkah Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan yang dinilai keliru prosedur dan memicu kegaduhan di lingkungan pemerintahan daerah. Aksi yang dilakukan di ruang kerja Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat disebut sebagai tindakan salah sasaran.

Ketua Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya, Asis Lani, menegaskan persoalan yang dihadapi anggota MRP seharusnya tidak diarahkan ke BPPKAD maupun Gubernur Papua Pegunungan, melainkan menjadi tanggung jawab internal Sekretariat MRP.

“Langkah itu keliru sejak awal. Tidak seharusnya mereka bertindak di ruang kerja BPPKAD. Ini justru menunjukkan kesalahan ada pada Sekretariat MRP Papua Pegunungan,” tegas Asis Lani saat ditemui wartawan di Wamena, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, seluruh kebutuhan operasional dan fasilitas anggota MRP sepenuhnya berada di bawah kendali Sekretariat, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, ia mempertanyakan fungsi Sekretariat jika tidak mampu menjalankan perannya secara optimal.

“Anggota MRP makan atau tidak, dapurnya berasap atau tidak, itu tanggung jawab Sekretariat. Apa gunanya Sekretariat kalau tidak bisa memfasilitasi? Semua sudah jelas diatur,” ujarnya dengan nada tegas.

Asis juga meminta Gubernur Papua Pegunungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat MRP. Ia menilai, polemik yang terjadi tidak berkaitan dengan kepala daerah maupun instansi keuangan daerah.

“Ini bukan kesalahan Gubernur atau Kepala Dinas Keuangan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diajukan oleh Sekretariat, sehingga mereka yang harus bertanggung jawab atas kondisi anggota MRP,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai tindakan MRP yang menyasar BPPKAD hanya memperkeruh situasi dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang terjadi sekarang ini jelas salah tempat. Jika ada masalah, seharusnya ditujukan ke Sekretariat, karena seluruh pengelolaan kebutuhan anggota ada di sana,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

2.175 Guru Papua Tengah Belum Bersertifikat, Pemprov Kebut Pemenuhan S1 dan PPG Sebelum 2029

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan kualifikasi akademik…

7 jam ago

Musorma V IMPPETANG Perkuat Persatuan, Mahasiswa Desak Pemkab Pegunungan Bintang Prioritaskan Pengembangan SDM

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pelajar Pegunungan Bintang (IMPPETANG) mendesak Pemerintah Kabupaten Pegunungan…

8 jam ago

Papua Tengah Paparkan Transformasi Kesehatan “KOHARUSEHAT” di Leimena Conference 2026, Usulkan Tunjangan Profesi Nasional bagi Nakes 3T

JAKARTA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memaparkan strategi transformasi pelayanan kesehatan melalui inovasi…

11 jam ago

Pemprov Papua Tengah Keluarkan Empat Instruksi untuk Delapan Kabupaten Perkuat Cadangan Pangan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengeluarkan empat instruksi utama kepada delapan pemerintah…

1 hari ago

DPR Papua Pegunungan Bantah Klaim Pemda Soal APBD dan Hak Dewan, Desak Audit Sekwan

WAMENA, TOMEI.ID | Anggota DPR Papua Pegunungan dari Fraksi Partai Demokrat, Fransina Daby, membantah pernyataan…

1 hari ago

Pemprov Papua Tengah Perkuat Cadangan Pangan, Kabupaten Diminta Siapkan Anggaran dan Data Akurat

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meminta seluruh pemerintah kabupaten memperkuat Cadangan Pangan…

1 hari ago