Papua Tengah Paparkan Transformasi Kesehatan “KOHARUSEHAT” di Leimena Conference 2026, Usulkan Tunjangan Profesi Nasional bagi Nakes 3T

JAKARTA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memaparkan strategi transformasi pelayanan kesehatan melalui inovasi KOHARUSEHAT pada Leimena Conference 2026 di Sasana Widya BRIN, Jakarta, 27–29 Juli 2026. Dalam forum nasional tersebut, Papua Tengah juga mengusulkan Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi yang dibiayai APBN untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Transformasi ini merupakan bagian dari visi BANGKIT Papua Tengah yang digagas Gubernur Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley, Program tersebut dirancang menjawab tantangan pelayanan kesehatan akibat kondisi geografis, keterbatasan tenaga kesehatan, situasi keamanan, serta karakter sosial-budaya masyarakat pedalaman.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, menegaskan bahwa paradigma pelayanan kesehatan kini bergeser. Dana Otonomi Khusus (Otsus), kata dia, tidak lagi hanya difokuskan untuk pengobatan, tetapi diarahkan memperkuat upaya pencegahan, perlindungan akses layanan, dan pembiayaan kesehatan masyarakat.

Data Dinas Kesehatan Papua Tengah menunjukkan tantangan pelayanan masih berat. Dari 150 Puskesmas, hanya 18 Puskesmas atau 12 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan wajib secara lengkap. Sebanyak 44,7 persen Puskesmas masih beroperasi tanpa dokter umum, sedangkan 84,7 persen belum memiliki dokter gigi.

Meski menghadapi keterbatasan SDM, pemerintah terus mempercepat peningkatan mutu pelayanan. Hingga kini 127 Puskesmas telah teregistrasi, sementara 73 Puskesmas telah memperoleh status akreditasi.

“Kami memastikan Dana Otonomi Khusus tidak lagi hanya dihabiskan di hilir untuk mengobati orang sakit. Transformasi kesehatan harus dimulai dari hulu melalui pencegahan, perlindungan, hingga jaring pengaman pelayanan kesehatan,” tegas dr. Agus.

Ia menjelaskan, arsitektur KOHARUSEHAT dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama memperkuat layanan promotif dan preventif melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) agar masyarakat tetap sehat. Pilar kedua mengoptimalkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan skema Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan. Sementara pilar ketiga menjadi jaring pengaman pembiayaan bagi kasus-kasus kedaruratan medis yang tidak ditanggung BPJS.

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan hingga tingkat kampung, Pemprov Papua Tengah mengalokasikan dukungan pendanaan melalui APBD Provinsi sebagai penyangga pelayanan kesehatan kabupaten.

“Kami tidak ingin berlindung di balik alasan batasan kewenangan otonomi daerah. Pemprov justru hadir langsung memberikan dukungan pendanaan strategis bersumber dari APBD Provinsi sebagai penyangga agar pelayanan tidak terhenti,” kata dr. Agus.

Sebagai langkah awal, Pemprov menetapkan delapan Puskesmas Percontohan ILP pada 2025, yakni Topo, Wanggar, Sinak, Bilogai, Mulia, Waghete, Moanemani, dan Enarotali. Program itu kemudian diperluas dengan penambahan delapan Puskesmas percontohan baru pada 2026.

Untuk mengejar ketertinggalan layanan, pemerintah juga menggenjot empat program utama, yakni pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan dan Posyandu, modernisasi alat diagnostik seperti mesin laboratorium otomatis, USG portabel, dan EKG 12 Channel, pengadaan speedboat ambulans serta ambulans double cabin 4×4 untuk wilayah sulit dijangkau, serta pemasangan panel surya guna menjamin operasional alat kesehatan digital dan rantai dingin penyimpanan vaksin di daerah yang belum menikmati listrik PLN selama 24 jam.

Selain pembangunan fisik, Pemprov meluncurkan inovasi berbasis budaya PACE-MACE (Papa CERDIK, Mama CERDAS) untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

Program tersebut melibatkan kader Dasawisma PKK, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai pemantau kesehatan keluarga secara door to door, sehingga setiap lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat atau “Pustu Bernyawa”.

“Kesehatan tidak bisa berjuang sendirian. Kami menggalang kolaborasi agar nakes dan kader mendapat perumahan layak bersanitasi dari Dinas PU, Solar Cell dari ESDM dan akses internet Starlink dari Kominfo,” ujarnya.

Kolaborasi lintas sektor itu juga diperkuat melalui bantuan bibit tanaman pangan, ikan, serta ternak kepada kader kesehatan dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga menekan angka stunting sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Dalam forum nasional tersebut, dr. Agus turut mengusulkan kebijakan baru kepada Kementerian Kesehatan berupa Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi yang dibiayai APBN bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah 3T.

“Kepadatan penduduk yang rendah di pedalaman membuat kapitasi sangat kecil. Kami mengusulkan ‘Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi’ yang dijamin APBN, mengadopsi kesuksesan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Kesejahteraan nakes harus diukur dari kompetensi dan pengabdiannya, bukan kepadatan penduduk. Inilah solusi permanen memutus eksodus nakes dari wilayah 3T,” katanya tegas.

Sebagai bentuk keberpihakan terhadap peningkatan kualitas generasi Papua, Pemprov Papua Tengah juga menjalankan Bantuan Tunai Langsung Rp350.000 per bulan bagi anak usia 0–4 tahun sebagai bagian dari intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program yang menjadi bagian dari visi BANGKIT Papua Tengah itu ditujukan untuk memperkuat pemenuhan gizi sekaligus mempercepat pencegahan stunting sejak dini.

“Langkah kecil untuk deteksi dini, adalah lompatan besar untuk masa depan. Bersama ILP dan inovasi tanpa henti, kita wujudkan Papua Tengah Sehat, Produktif, dan Berdaya Saing. Ko Harus Sehat,” tutup dr. Agus. [*].