Berita

Koalisi Jayawijaya Semprot MRP Papua Pegunungan: Dinilai Salah Prosedur dan Salah Sasaran

WAMENA, TOMEI.ID | Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya melontarkan kritik keras terhadap langkah Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan yang dinilai keliru prosedur dan memicu kegaduhan di lingkungan pemerintahan daerah. Aksi yang dilakukan di ruang kerja Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat disebut sebagai tindakan salah sasaran.

Ketua Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya, Asis Lani, menegaskan persoalan yang dihadapi anggota MRP seharusnya tidak diarahkan ke BPPKAD maupun Gubernur Papua Pegunungan, melainkan menjadi tanggung jawab internal Sekretariat MRP.

“Langkah itu keliru sejak awal. Tidak seharusnya mereka bertindak di ruang kerja BPPKAD. Ini justru menunjukkan kesalahan ada pada Sekretariat MRP Papua Pegunungan,” tegas Asis Lani saat ditemui wartawan di Wamena, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, seluruh kebutuhan operasional dan fasilitas anggota MRP sepenuhnya berada di bawah kendali Sekretariat, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, ia mempertanyakan fungsi Sekretariat jika tidak mampu menjalankan perannya secara optimal.

“Anggota MRP makan atau tidak, dapurnya berasap atau tidak, itu tanggung jawab Sekretariat. Apa gunanya Sekretariat kalau tidak bisa memfasilitasi? Semua sudah jelas diatur,” ujarnya dengan nada tegas.

Asis juga meminta Gubernur Papua Pegunungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekretariat MRP. Ia menilai, polemik yang terjadi tidak berkaitan dengan kepala daerah maupun instansi keuangan daerah.

“Ini bukan kesalahan Gubernur atau Kepala Dinas Keuangan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diajukan oleh Sekretariat, sehingga mereka yang harus bertanggung jawab atas kondisi anggota MRP,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai tindakan MRP yang menyasar BPPKAD hanya memperkeruh situasi dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang terjadi sekarang ini jelas salah tempat. Jika ada masalah, seharusnya ditujukan ke Sekretariat, karena seluruh pengelolaan kebutuhan anggota ada di sana,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Gubernur Meki dan Wagub Deinas Tampilkan Identitas Mee-Dani pada HUT ke-81 RI

NABIRE, TOMEI.ID | Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi…

25 menit ago

PMKRI Cabang Nabire Apresiasi Pendekatan Humanis Polres Nabire dalam Pengamanan Aksi

NABIRE, TOMEI.ID | Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Nabire St. Albertus…

1 hari ago

Menteri HAM dan Hukum Uncen Kecam Penembakan Mahasiswa, Desak Pengusutan Transparan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Menteri HAM dan Hukum Universitas Cenderawasih mengecam tindakan aparat dalam pembubaran aksi…

1 hari ago

Massa KNPB Titik Expo Waena Klaim Dibubarkan, 10 Peserta Dilaporkan Terluka

JAYAPURA, TOMEI.ID | Massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Numbay Titik Expo Waena…

1 hari ago

KNPB Wilayah Manokwari Gelar Mimbar Bebas di Manokwari, Serukan Papua sebagai Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mnukwar bersama Sektor Mapega menggelar aksi…

1 hari ago

Menteri HAM Natalius Pigai Tiba di Nabire, Bahas Penguatan Perlindungan HAM

NABIRE, TOMEI.ID | Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MenHAM) RI, Natalius Pigai, tiba di…

1 hari ago