NABIRE, TOMEI.ID | Keputusan penetapan Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah yang sempat memicu gelombang protes, khususnya dari Timika, akhirnya dibedah secara terbuka oleh Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah, Komarudin Watubun.
Komarudin mengakui adanya kemarahan publik saat ibu kota tidak ditempatkan di Timika. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan tanpa pertimbangan matang, melainkan demi melindungi hak hidup dan eksistensi Orang Asli Papua (OAP).
“Saya tahu banyak yang marah waktu itu karena ibu kota dipilih Nabire. Tapi keputusan ini diambil untuk melindungi Orang Asli Papua,” tegas Komarudin.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan kawasan perkantoran Pusat Pemerintahan (Puspem) Karadiri II, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Sabtu (27/12/2025).
Menurut mantan anggota DPRP Papua tersebut, menjadikan Timika sebagai pusat pemerintahan berisiko besar menggeser ruang hidup masyarakat adat Kamoro di wilayah pesisir akibat masifnya arus pendatang. Ia menegaskan, semangat Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2001 adalah mengangkat martabat OAP, bukan justru meminggirkan mereka.
Selain faktor perlindungan hak adat, aksesibilitas menjadi pertimbangan krusial. Nabire dinilai sebagai titik paling inklusif karena dapat dijangkau melalui jalur darat oleh masyarakat dari Paniai, Dogiyai, Deiyai, hingga Intan Jaya.
“Pemikiran saya sederhana. Kalau tanpa pesawat orang masih bisa datang ke ibu kota, maka pelayanan pemerintahan akan lebih inklusif,” ujarnya.
Komarudin juga memproyeksikan arah pembangunan Papua Tengah untuk 50 tahun ke depan dengan konsep dua pusat pertumbuhan. Timika tetap dikembangkan sebagai kota industri besar berbasis Freeport, sementara Nabire difokuskan sebagai pusat birokrasi dan pemerintahan.
Terkait pembangunan fisik Puspem Karadiri II, ia memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar tidak merampas hak masyarakat adat. Menurutnya, pemerintah wajib memiliki regulasi tata ruang yang ketat agar kawasan tersebut tidak berkembang secara liar.
“Tanah ini milik masyarakat adat, tidak boleh dirampas. Tugas pemerintah adalah mengelola dan mengatur agar pembangunan berjalan tertib, bukan menciptakan kawasan kumuh baru,” katanya.
Menutup pernyataannya, politisi senior itu berharap pembangunan infrastruktur sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia OAP, terutama dalam struktur birokrasi pemerintahan Papua Tengah.
“Gedung boleh megah, tetapi wajah orang Papua harus hadir di dalamnya secara nyata dan bermartabat,” pungkasnya. [*].
