Berita

Komnas HAM Tak Hadir, Mahasiswa Dogiyai Desak Pengusutan Tuntas Kasus Penembakan Warga Sipil

JAYAPURA, TOMEI.ID | Gelombang protes terhadap dugaan pelanggaran HAM di Dogiyai, Papua Tengah, kembali menggema di Kota Jayapura. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) bersama elemen mahasiswa lintas kota studi menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Senin (11/5).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada negara dan aparat penegak hukum agar segera menuntaskan kasus penembakan yang menewaskan warga sipil di Dogiyai secara terbuka, independen, dan transparan.

Koordinator Umum aksi, Freddy Pigai, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam terhadap berbagai kasus kekerasan yang terus terjadi di Dogiyai tanpa kejelasan hukum.

“Kami mendesak Komnas HAM untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM yang terjadi di Dogiyai, termasuk kasus penembakan yang sampai hari ini belum diungkap pelakunya,” kata Freddy usai aksi.

Ia menjelaskan, aksi tersebut sejatinya juga disiapkan untuk penyerahan pernyataan sikap kepada Komnas HAM. Namun agenda itu batal dilakukan karena Komnas HAM absen menemui massa aksi meski surat pemberitahuan sebelumnya telah dilayangkan.

“Kami sudah masukkan surat izin ke Komnas HAM, tetapi mereka tidak hadir di tempat. Kami kecewa sekali,” ujarnya.

Kekecewaan itu, kata Freddy, justru mempertegas minimnya respons negara terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di Dogiyai. Karena itu, mahasiswa memastikan aksi lanjutan akan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan mendatangi langsung kantor Komnas HAM.

“Kami akan lanjut aksi jilid kedua dan datang langsung ke kantor Komnas HAM untuk menyampaikan tuntutan kami,” katanya.

Freddy menyebut gerakan solidaritas mahasiswa Dogiyai tidak hanya berlangsung di Jayapura, tetapi juga dilakukan serentak di berbagai kota studi di Indonesia, termasuk di Nabire, Papua Tengah.

Menurutnya, tuntutan utama mahasiswa adalah meminta keadilan bagi masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan serta mendesak negara tidak lagi bersikap bungkam terhadap tragedi kemanusiaan di Papua.

“Kami menegaskan kepada pemerintah, lihatlah ketidakadilan yang terjadi di daerah sendiri. Jangan bungkam dan jangan apatis terhadap ketidakadilan,” tegas Freddy.

Aksi tersebut turut melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dan elemen solidaritas, mulai dari kelompok Cipayung, ikatan asrama, hingga komunitas mahasiswa Papua lainnya.

“Hari ini ada organisasi Cipayung, ikatan asrama, dan mahasiswa dari berbagai kelompok. Jumlah massa yang hadir sekitar 200 lebih,” ujarnya.

Selain mendesak Komnas HAM, mahasiswa juga menyoroti penanganan aparat keamanan dalam kasus penembakan di Dogiyai. Mereka meminta Kapolres Dogiyai mengusut dugaan pelanggaran HAM secara serius dan transparan.

Mahasiswa menilai tindakan penembakan yang diduga melibatkan aparat TNI-Polri harus dibuka secara terang kepada publik karena dinilai tidak sesuai prosedur dan telah menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Mahasiswa Desak Transparansi Bantuan Studi Yahukimo, Dinas Pendidikan Diminta Segera Cairkan Dana

JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pendidikan segera…

1 jam ago

Duduk Perkara Saling Bantah APBD Papua Pegunungan: DPRP Bantah Klaim Pemprov, Audit BPK Terhadap Tiga Instansi Didesak

WAMENA, TOMEI.ID | Polemik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan memanas. DPR…

9 jam ago

Bupati Pegunungan Bintang Tegaskan Dukungan Penuh HIPMI, Sepei Kalakmabin Resmi Nahkodai BPC

JAYAPURA, TOMEI.ID | Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten setempat…

9 jam ago

Deinas Geley Sambut Wakil Menteri Bappenas, Bahas Sinkronisasi Arah Pembangunan Tanah Papua Tengah

TIMIKA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, menyambut kedatangan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan…

12 jam ago

MRP Papua Tengah Usulkan Penguatan Kewenangan dan Pengawasan Dana Otsus dalam Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004

TIMIKA, TOMEI.ID | Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mengusulkan penguatan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan…

12 jam ago

Gubernur Meki Wajibkan ASN Papua Tengah Patuhi Kode Etik, SKP Melalui E-Kinerja Jadi Keharusan

TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di…

13 jam ago