Berita

Konflik AS–Iran Tekan Ekonomi Global, Harga BBM Indonesia Terancam Naik

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memanas sejak akhir Februari 2026 mulai memberi tekanan terhadap perekonomian global, terutama melalui kenaikan harga minyak dunia. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai eskalasi konflik kedua negara tersebut dapat menciptakan tekanan fiskal yang signifikan bagi pemerintah Indonesia apabila situasi berlangsung dalam waktu lama.

Harga minyak dunia saat ini berada pada kisaran US$77 hingga US$82 per barel. Namun, apabila ketegangan geopolitik meningkat dan mengganggu jalur distribusi energi global, harga minyak berpotensi melonjak hingga US$100 per barel.

Lonjakan tersebut berpotensi terjadi apabila jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz mengalami gangguan. Selat tersebut merupakan jalur utama distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Menurut Noviardi Ferzi, peningkatan harga minyak di atas asumsi pemerintah akan memberikan tekanan langsung terhadap anggaran negara.

“Jika konflik berlangsung hingga 20 hari ke depan dan harga minyak mencapai US$100 per barel, tekanan terhadap APBN Indonesia akan sangat besar. Asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 hanya sekitar US$70 per barel,” ujar Noviardi Ferzi, Sabtu (7/3/2026).

Kenaikan harga minyak memiliki dampak fiskal yang signifikan karena setiap kenaikan US$1 per barel di atas asumsi APBN dapat menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun.

Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan kuota subsidi BBM sebesar 48 juta kiloliter (KL), yang terdiri dari Pertalite sebesar 29,26 juta KL, Biosolar sebesar 18,63 juta KL, serta minyak tanah sebesar 0,526 juta KL.

Meskipun kuota subsidi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran subsidi energi justru meningkat menjadi sekitar Rp105,4 triliun, atau naik sekitar 11,2 persen.

Menurut Noviardi Ferzi, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.

“Ketika harga minyak naik, pemerintah hanya memiliki dua pilihan kebijakan, yaitu menambah subsidi energi atau menyesuaikan harga BBM di dalam negeri,” jelas Noviardi Ferzi.

Saat ini pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.

Sementara itu, sejumlah BBM non-subsidi seperti Pertamax telah mengalami penyesuaian harga sejak 1 Maret 2026.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan BBM nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 hari ke depan.

Menurut Noviardi Ferzi, kondisi tersebut hanya memberikan ruang waktu yang terbatas bagi pemerintah untuk merespons dampak konflik geopolitik.

Jika harga minyak bertahan di kisaran US$100 per barel, tambahan beban subsidi energi diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp201 triliun.

Dalam skenario yang lebih ekstrem, apabila harga minyak melonjak hingga US$120 per barel, beban subsidi energi berpotensi meningkat hingga sekitar Rp515 triliun.

Kondisi tersebut dinilai berisiko mendorong inflasi hingga 5 persen, melemahkan nilai tukar rupiah, serta memperlebar defisit anggaran negara.

“Apabila konflik tidak mereda hingga akhir Maret, opsi penyesuaian harga BBM hampir tidak bisa dihindari. Pemerintah mungkin mempertimbangkan kenaikan harga secara terbatas atau melakukan realokasi anggaran agar APBN tetap stabil,” ujar Noviardi Ferzi.

Pemerintah saat ini masih memilih strategi menjaga stabilitas ekonomi sambil terus memantau perkembangan situasi geopolitik global.

Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat selama ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung.

Menurut Noviardi Ferzi, kemungkinan penyesuaian harga BBM dapat muncul apabila eskalasi konflik internasional terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

“Selama mungkin pemerintah akan menahan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun jika konflik berlanjut tanpa de-eskalasi, penyesuaian harga BBM berpotensi terjadi sekitar akhir Maret atau April,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Dialog Strategis Bappenas di Timika, Gubernur Meki Dorong Percepatan Pembangunan Papua Menuju Indonesia Emas 2045

TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama para gubernur, bupati, dan wali kota…

7 jam ago

Mahasiswa Desak Transparansi Bantuan Studi Yahukimo, Dinas Pendidikan Diminta Segera Cairkan Dana

JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pendidikan segera…

12 jam ago

Duduk Perkara Saling Bantah APBD Papua Pegunungan: DPRP Bantah Klaim Pemprov, Audit BPK Terhadap Tiga Instansi Didesak

WAMENA, TOMEI.ID | Polemik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan memanas. DPR…

20 jam ago

Bupati Pegunungan Bintang Tegaskan Dukungan Penuh HIPMI, Sepei Kalakmabin Resmi Nahkodai BPC

JAYAPURA, TOMEI.ID | Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten setempat…

21 jam ago

Deinas Geley Sambut Wakil Menteri Bappenas, Bahas Sinkronisasi Arah Pembangunan Tanah Papua Tengah

TIMIKA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, menyambut kedatangan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan…

23 jam ago

MRP Papua Tengah Usulkan Penguatan Kewenangan dan Pengawasan Dana Otsus dalam Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004

TIMIKA, TOMEI.ID | Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mengusulkan penguatan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan…

24 jam ago