Kontak Senjata di Yahukimo Memanas, TPNPB Klaim Serangan Bom Picu Krisis Pengungsian Massal Warga Sipil

NABIRE, TOMEI.ID | Kontak senjata intensif antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat keamanan Indonesia kembali pecah di wilayah Kali Bonto dan Kali Noya, sekitar Jalan Gunung, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Menurut klaim TPNPB, insiden ini berlangsung sejak Sabtu (13/12/2025) dini hari, sekitar pukul 04.20 WIT.

Dalam siaran persnya, TPNPB menuding aparat keamanan Indonesia melancarkan lebih dari 98 serangan bom dan bazoka melalui operasi darat dan udara. Pihak TPNPB Kodap XVI Yahukimo mengklaim serangan tersebut tidak hanya menargetkan posisi pasukan mereka, tetapi juga berdampak signifikan pada permukiman sipil, memicu gelombang pengungsian massal.

baca juga: TPNPB Klaim Tembak Sniper TNI di Yahukimo, Desak Penghentian Rencana Tambang

“Serangan udara dan penggunaan persenjataan berat telah memaksa warga sipil untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di hutan,” ujar juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam pernyataan resminya.

Sambom juga menyoroti akses jalan utama menuju Kota Dekai dikuasai aparat keamanan, menghalangi warga sipil mengungsi ke pusat kota karena khawatir akan pemeriksaan dan potensi intimidasi.

baca juga: TPNPB Bantah Klaim Pemerintah soal Penyerahan Diri Lima Orang

Hingga kini, TPNPB menyatakan belum dapat memverifikasi jumlah pasti korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun, pihaknya menekankan bahwa eskalasi konflik dan penggunaan persenjataan berat telah menciptakan krisis kemanusiaan yang mendesak di wilayah tersebut.

Menanggapi situasi ini, Manajemen Markas Pusat Komite Nasional TPNPB (KOMNAS TPNPB) menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan untuk segera menghentikan operasi militer di Yahukimo. TPNPB berpendapat bahwa operasi yang melibatkan serangan udara dan persenjataan berat secara langsung mengancam keselamatan warga sipil dan memperburuk kondisi kemanusiaan.

“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan keselamatan warga sipil dan mencari solusi damai untuk konflik di Papua,” tegas Sambom.

Siaran pers itu ditandatangani oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom bersama sejumlah pimpinan organisasi, yakni Panglima Tinggi TPNPB-OPM Goliat Tabuni, Wakil Panglima Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Terianus Satto, serta Komandan Operasi Umum Lekagak Telenggen.

Dengan demikian, perlu dicatat bahwa informasi dari wilayah konflik di Papua seringkali sulit diverifikasi secara independen karena keterbatasan akses dan kondisi keamanan yang tidak stabil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah atau aparat keamanan terkait bantahan yang disampaikan TPNPB. Tomei.id akan terus memantau perkembangan informasi resmi dan akurat terkait pernyataan tersebut. [*].