NABIRE, TOMEI.ID | Anggota DPRK Dogiyai, Kornelius Kotouki, melontarkan tudingan keras dan kritik terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika dan aparat keamanan terkait konflik antar kelompok masyarakat yang terus memanas di Distrik Kapiraya.
Terkait hal itu, Kornelius Kotouki angkat suara dan secara terbuka menduga Bupati Mimika serta Kapolres Mimika sengaja membiarkan konflik antara kelompok suku Kamoro, suku Kei, dan masyarakat suku Mee terus berlanjut. Kornelius Kotouki bahkan menyinggung adanya dugaan kepentingan tersembunyi di balik situasi yang hingga kini tak kunjung mereda tersebut.
Menurut Kotouki, selama bentrokan terjadi, Bupati Mimika dinilai tidak mengambil langkah tegas untuk meredam ketegangan, khususnya terhadap kelompok suku Kei yang disebutnya sebagai pendatang di wilayah Kapiraya.
“Selama konflik berlangsung, tidak ada tindakan tegas dan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menghentikan permusuhan terhadap masyarakat suku Mee,” ujar Kotouki kepada redaksi tomei.id, Kamis (12/2/2026).
Kornelius Kotouki juga menyoroti peran aparat kepolisian di lapangan selama konflik berlangsung. Menurut Kornelius Kotouki, personel yang diturunkan ke lokasi konflik tidak menjalankan fungsi pengamanan secara maksimal serta tidak menunjukkan ketegasan dalam meredam bentrokan.
“Kapolres Mimika terkesan diam dan tidak mengambil langkah konkret. Aparat yang berada di lokasi tidak bertindak tegas, bahkan terlihat seperti melindungi kelompok tertentu dan membiarkan situasi semakin memanas,” klaim Kotouki.
Kotouki merujuk pada insiden penyerangan yang terjadi pada Rabu (11/2/2026). Dalam peristiwa tersebut, ia menyebut aparat keamanan yang berada di lokasi tidak mengambil tindakan meskipun sejumlah pelaku diduga menggunakan senapan tabung saat bentrokan berlangsung.
Kornelius Kotouki menilai seharusnya pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat duduk bersama secara terbuka dan transparan untuk menyelidiki akar persoalan secara menyeluruh, termasuk sengketa tapal batas di Kapiraya yang terus memicu ketegangan.
“Yang terjadi justru konflik seperti dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Ini menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran yang disengaja oleh pihak tertentu,” tegas Kornelius Kotouki.
Dalam kesempatan yang sama, Kotouki meminta Propam Polda Papua Tengah segera melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Mimika dan sejumlah anggota polisi yang bertugas saat bentrokan terjadi.
Kornelius Kotouki bahkan mendesak agar dilakukan evaluasi jabatan secara menyeluruh dan transparan apabila terbukti terjadi pelanggaran profesionalisme serta ketidaknetralan dalam penanganan konflik tersebut di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi langsung dari Bupati Mimika maupun Kapolres Mimika terkait tudingan tersebut yang disampaikan Kornelius Kotouki. [*].
