KPA dan TP-PKK Papua Tengah Gencarkan Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS di SMA YPPGI Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) menggelar sosialisasi bahaya HIV/AIDS di SMA YPPGI Nabire, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini dirancang sebagai strategi berkelanjutan pemerintah provinsi untuk meredam penyebaran HIV/AIDS dan memastikan masyarakat memahami risiko sejak dini.

Kegiatan dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, tenaga pendidik, serta seluruh pelajar SMA YPPGI. Tim KPA menekankan pentingnya edukasi sejak dini, peran aktif masyarakat, dan sinergi lintas lembaga dalam pencegahan penularan HIV/AIDS.

Ketua KPA Papua Tengah, Freny Anouw, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan, TP-PKK, dan mitra lembaga yang konsisten mendukung program ini. KPA juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk memperluas penyuluhan di sekolah dan ruang publik.

“Pencegahan HIV/AIDS bukan sekadar program tahunan, tetapi bagian dari visi besar Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan produktif menuju Papua Terang,” ujar Freny.

Berdasarkan data KPA Papua Tengah, kasus HIV/AIDS meningkat signifikan, dari 23.188 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 32.565 kasus saat ini di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan angka kasus tertinggi, yakni 10.772 kasus.

Peningkatan angka ini juga mencerminkan keberhasilan sosialisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan.

Kegiatan sosialisasi kini telah berjalan di delapan kabupaten, melibatkan KPA, Dinas Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama. Kabupaten Paniai dan Dogiyai menjadi yang paling progresif dalam implementasi program ini.

KPA Provinsi mendorong seluruh kabupaten segera membentuk dan melantik pengurus KPA tingkat daerah. Hingga kini, baru KPA Kabupaten Paniai dan Dogiyai yang resmi dilantik, sementara enam kabupaten lainnya, termasuk Nabire, diminta menindaklanjuti pembentukan tersebut.

“Bupati memiliki kewenangan penuh menetapkan KPA di wilayahnya. Pelantikan segera diperlukan agar penanganan HIV/AIDS di tingkat lokal berjalan cepat dan efektif,” tegas Freny.

Khusus di Kabupaten Nabire, KPA menyoroti perlunya revisi Surat Keputusan (SK) KPA Kabupaten yang saat ini hanya mencantumkan tiga anggota, padahal empat divisi diperlukan agar organisasi berfungsi optimal. Sinergi antara KPA, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas menjadi kunci keberhasilan penanganan HIV/AIDS.

“KPA ibarat pemain bola yang aktif di lapangan, sementara Dinas Kesehatan dan Puskesmas adalah penjaga gawang yang memastikan pelayanan pengobatan berjalan baik,” tambah Freny.

Dengan sinergi lintas sektor dan kesadaran masyarakat yang meningkat, pemerintah provinsi optimistis angka penularan HIV/AIDS dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memastikan generasi muda Papua Tengah tumbuh sehat, produktif, dan terlindungi dari ancaman penyakit menular ini. [*].