KPK RI Imbau Kepala Daerah Se-Wilayah Papua Manfaatkan Sistem Pengawasan yang Modern dan Berbasis Digital

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Forum Sosialisasi Anti Korupsi Pemerintah Daerah Se-Tanah Papua secara daring, bertempat di Ruang Rapat Gubernur Papua Tengah di Bandara lama Nabire, Jumat 23 Mei 2025.

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Tanah Papua dan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Se-Tanah Papua.

Narasumber utama dalam forum ini adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, serta dihadiri oleh unsur Inspektorat dan BPP dari berbagai provinsi di Tanah Papua, para bupati, wakil kepala daerah, dan pejabat pemerintah lainnya.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menyampaikan bahwa pembangunan di Tanah Papua harus berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan sekolah, tempat ibadah, dan infrastruktur dasar lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas sebagai nilai utama dalam pengelolaan anggaran, terutama menjelang visi Indonesia Emas 2045.

Tema yang diangkat dalam forum ini adalah: “Integritas di Setiap Rupiah: Jaga Amanah, Bangun Papua”.

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menyampaikan realita terkini terkait indeks integritas nasional dan capaian kinerja pengelolaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Integritas Nasional (IIN) Papua berada pada angka 71,53, yang dikategorikan sebagai rentan dan membutuhkan peningkatan pengelolaan yang bersih dan akuntabel.

Sementara itu, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Daerah se-Tanah Papua berada pada angka rata-rata 38% (kategori merah/rendah). Khusus untuk Provinsi Papua Tengah, capaian MCP berada pada 41,96%.

“Papua memiliki tantangan unik, mulai dari kondisi geografis, kesenjangan sosial-ekonomi, hingga minimnya infrastruktur. Oleh karena itu, integritas bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam membangun Papua yang berkeadilan,” tegas Budiyanto.

Forum ini juga membahas urgensi memperkuat peran inspektorat daerah sebagai garda depan pengawasan serta pentingnya kepemimpinan berintegritas dalam setiap proses tata kelola APBD.

Disampaikan pula tahapan penting dalam penyusunan APBD yang harus bebas dari praktik korupsi, mulai dari perencanaan, pengesahan hingga pelaksanaan dan evaluasi anggaran.

KPK RI mengimbau agar para kepala daerah di Tanah Papua memberdayakan dan mempercayakan tugas pengawasan kepada para Inspektur Daerah, serta memanfaatkan sistem pengawasan yang modern dan berbasis digitalisasi.

Sebagai penutup, KPK menyampaikan rencana akan dilaksanakannya pertemuan lanjutan antara para Gubernur se-Tanah Papua, BP3OKP, dan KPK RI dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.[*].