Kritik Rencana Pemekaran Tota Mapia, Musa Boma : Jangan Jadikan Rakyat Tumbal Ambisi Elit Politik

DOGIYAI, TOMEI.ID | Aktivis muda asal Tota Mapia, Musa Boma, melontarkan kritik tajam terhadap wacana pemekaran wilayah Tota Mapia menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini sedang digulirkan oleh sejumlah elit politik lokal yang berencana untuk pemekaran Kabupaten Mapia Raya.

Menurutnya, desakan sejumlah elite lokal untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) lebih didorong oleh ambisi kekuasaan daripada kepentingan masyarakat setempat. Itu merupakan desakan pemekaran yang lebih mencerminkan kepentingan pribadi segelintir elit yang gagal bersaing dalam birokrasi Kabupaten Dogiyai pada pemilihan Bupati 2024 kemarin ketimbang kepentingan rakyat secara luas.

“Jangan jadikan rakyat Mapia sebagai korban ambisi elite yang haus jabatan. Pemekaran itu bukan solusi ketika tujuannya hanya untuk menciptakan kekuasaan baru bagi mereka yang tidak mampu bersaing secara sehat di sistem yang sudah ada,” ujar Musa Boma dalam keterangan pers melalui rekaman suara via WhatsApp yang diterima media ini di Nabire, Senin (26/5/2024).

Musa menyatakan bahwa pemekaran bukan sekadar memisahkan wilayah administratif, tetapi menyangkut kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola pemerintahan, dan keberlanjutan pembangunan.

Ia menekankan bahwa wilayah Tota Mapia masih memiliki banyak tantangan dasar, seperti pendidikan dan infrastruktur yang belum memadai, sehingga pemekaran di saat seperti ini justru berisiko memperbesar masalah.

“Kalau bicara pembangunan, justru kita harus fokus memperbaiki sistem yang ada dulu, bukan membuat struktur baru yang belum tentu efektif. Jangan karena tidak bisa jadi kepala dinas di Dogiyai, lalu bikin Kabupaten sendiri, pikir pakai otak,” tambah Musa dengan nada tegas.

Ia juga menyoroti ketidakterbukaan dalam proses pengusulan DOB yang menurutnya tidak melalui konsultasi luas dengan masyarakat.

“Selama ini tidak ada dialog terbuka. Semua seolah disusun diam-diam oleh kelompok tertentu. Ini pemekaran yang top-down, bukan dari aspirasi rakyat,” katanya.

Secara hukum, pemekaran daerah memang memiliki mekanisme ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk evaluasi menyeluruh oleh pemerintah pusat. Namun Musa khawatir, tekanan elit lokal yang memiliki jaringan politik kuat bisa memengaruhi proses tersebut, sehingga pemekaran hanya jadi proyek politik yang menyisakan masalah sosial di kemudian hari.

“Saya tidak anti pemekaran. Tapi saya bersama masyakarat kecilku menolak jika itu dilakukan dengan cara yang manipulatif dan penuh agenda terselubung. Kalau benar ingin memajukan Mapia, mari kita benahi Dogiyai bersama-sama, bukan memecah-belah demi kursi jabatan,” pungkas Musa.

Saat ini, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, dan belum ada keputusan resmi terkait pembentukan DOB baru di wilayah Papua Tengah. Namun pernyataan Musa Boma menjadi sorotan publik karena menyuarakan suara kritis yang jarang terdengar di tengah euforia pemekaran. [*]