INTAN JAYA, TOMEI.ID | Lebih dari 100 siswa asal Kabupaten Intan Jaya yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Anak Indonesia (SAI) Alirena, Bogor, terancam dipulangkan akibat Pemerintah Kabupaten Intan Jaya belum membayar biaya makan dan operasional sejak Juli hingga November 2025.
Informasi ini disampaikan pihak yayasan kepada orang tua dan perwakilan masyarakat pada akhir November, dan memicu keprihatinan mendalam dari keluarga siswa, tokoh masyarakat, serta intelektual Intan Jaya.
Para orang tua menilai pemerintah daerah tidak menunjukkan keseriusan dalam memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak yang selama ini telah mencatatkan prestasi akademik dan non-akademik di Bogor. Keterlambatan pembayaran dinilai bukan hanya persoalan teknis, tetapi mengancam masa depan generasi muda Intan Jaya.
Kekecewaan keluarga dan masyarakat semakin besar setelah mereka menerima informasi bahwa APBD Perubahan 2025 tidak mengakomodasi pembiayaan pendidikan siswa SAI, sementara hingga kini tidak ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Mereka mempertanyakan kinerja perangkat daerah, mulai dari Bappeda, Sekda, Dinas Pendidikan, Inspektorat, Bagian Kesra, hingga TAPD.
“Ini sudah lima bulan tidak dibayar. Pertanyaannya, ini kelalaian atau memang sengaja dihambat?” ujar salah satu perwakilan orang tua yang enggan disebutkan namanya.
Sebagai lembaga teknis, mereka menilai perangkat daerah seharusnya bekerja cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Jika memang ada kendala anggaran, solusi semestinya segera dicari agar kebutuhan dasar siswa tetap terpenuhi.
Sejak Juli, Yayasan Alirena dilaporkan telah menanggung seluruh biaya makan dan operasional siswa tanpa menerima pembayaran dari pemerintah daerah. Beban itu kini semakin berat dan membuat pihak yayasan mempertimbangkan pemulangan siswa apabila tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat. Kondisi ini dinilai sangat merugikan dan dapat memutus proses pendidikan anak-anak Intan Jaya.
Masyarakat dan orang tua siswa meminta DPRD Kabupaten Intan Jaya mengambil peran aktif seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ketika keterlambatan pembayaran masih dapat diselesaikan melalui mediasi pada Oktober. Tahun ini, memasuki November, belum ada langkah konkret yang terlihat.
Setidaknya ada tiga tuntutan yang diajukan kepada DPRD. Pertama, DPRD diminta menjadi mediator antara orang tua siswa, pihak yayasan, dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Kedua, memastikan bahwa hak pendidikan anak-anak Intan Jaya benar-benar terpenuhi. Ketiga, mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pembayaran agar para siswa tidak dipulangkan dan dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa gangguan.
Pihak keluarga dan masyarakat menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi Intan Jaya. Mereka mengingatkan bahwa Dana Otonomi Khusus memiliki fungsi utama untuk pendidikan, termasuk bagi siswa yang menempuh sekolah di luar daerah. Karena itu, keterlambatan pembayaran dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kebijakan yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab bisa menghancurkan masa depan generasi kita. Pemerintah wajib memberi penjelasan,” tegas salah satu intelektual Intan Jaya.
Di akhir pertemuan, masyarakat, orang tua, dan para intelektual Intan Jaya menyerukan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya: segera membayar seluruh tunggakan biaya pendidikan siswa SAI Bogor, menghentikan rencana pemulangan siswa, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
Hingga berita ini terbit, belum ada tanggapan resmi ataupun klarifikasi tambahan dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait desakan tersebut, sehingga masyarakat masih menunggu kepastian langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah. [*].
