LPPD Papua Tengah Selenggarakan Rapat Konsultasi Menuju Pesparawi Nasional 2026

NABIRE, TOMEI.ID | Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan rapat konsultasi bersama pengurus LPPD kabupaten se-Papua Tengah sebagai bagian dari persiapan menuju Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional 2026 di Manokwari, Papua Barat.

Pertemuan berlangsung tertib dan efektif di Aula LPP RRI Nabire, Papua Tengah, Jumat (5/12/2025).

Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, Robert Wopairi, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah. Dalam arahannya, Robert menekankan bahwa keberhasilan kontingen Papua Tengah pada Pesparawi Nasional hanya dapat diwujudkan melalui koordinasi yang kuat antara LPPD provinsi, LPPD kabupaten, dan Kementerian Agama sebagai mitra kerja utama.

baca juga: Pemprov Papua Tengah Buka Sosialisasi Persiapan Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi

“Koordinasi dan konsultasi selama ini belum berjalan maksimal. Karena itu, seluruh LPPD perlu menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, dan bersikap proaktif dalam setiap tahapan persiapan,” tutur Robert.

Robert juga menggarisbawahi pentingnya ketertiban administrasi serta peningkatan pemahaman pemerintah daerah mengenai fungsi LPPD. Menurutnya, sejumlah hambatan sering muncul karena mekanisme program dan keuangan belum dipahami secara lengkap.

“Tidak sedikit kepala daerah yang belum memahami peran LPPD, sehingga proses administrasi kerap tersendat. Aturan dasar organisasi ini harus diperkenalkan kepada para bupati untuk menghindari kendala dalam penyediaan dukungan anggaran,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Robert turut menyoroti aspek spiritual LPPD yang dinilai memberi dampak besar bagi kehidupan rohani masyarakat.

“LPPD adalah lembaga yang memiliki nilai kesakralan. Ketika puji-pujian dinaikkan, kehadiran Tuhan dirasakan di tengah umat. Karena itu, tugas ini penuh tanggung jawab bersama dan kita bekerja demi kemuliaan Tuhan,” ucapnya.

Robert mengingatkan bahwa LPPD tidak diperbolehkan mengajukan proposal tanpa disertai program yang jelas. Setiap pengajuan wajib dilengkapi dokumen program, rencana kerja, dan rincian anggaran secara terperinci.

“Susun program secara lengkap beserta rincian anggarannya, barulah diajukan ke pemerintah provinsi maupun kabupaten. Jangan membawa proposal tanpa isi,” imbuhnya.

Robert turut menekankan perlunya keselarasan program antara LPPD provinsi dan kabupaten. Harmonisasi dinilai penting agar pemerintah melihat adanya keseriusan lembaga dalam mempersiapkan kontingen menuju Pesparawi Nasional 2026 mendatang.

“Program dari provinsi hingga kabupaten harus selaras. Jika semua bergerak serempak, pemerintah dapat menilai konsistensi dan komitmen kita,” tambah Robert.

Robert kemudian menyampaikan bahwa Kantor Kementerian Agama Nabire selama ini menjadi tempat latihan LPPD Kabupaten Nabire. Pihaknya telah menyiapkan anggaran pembangunan ruangan khusus untuk LPPD serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Kami telah mengalokasikan anggaran pembangunan ruangan bagi LPPD dan FKUB di lingkungan Kantor Kemenag agar proses latihan dan pembinaan dapat berjalan lebih efektif,” terangnya.

Menutup arahannya, Robert meminta seluruh pengurus LPPD provinsi dan kabupaten memastikan adanya tindak lanjut nyata dari pertemuan tersebut.

“Tidak boleh ada yang kembali ke daerah tanpa membawa program kerja yang telah disepakati. Pastikan seluruh hasil rapat disosialisasikan kepada pengurus LPPD di kabupaten. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh menyongsong Pesparawi Nasional tahun 2026 nantinya,” pungkasnya. [*].