Mahasiswa Intan Jaya Desak Investigasi Tragedi Soangama dan Penarikan Militer Non-Organik

MALANG, TOMEI.ID | Front Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia (GPMI-I) menyoroti situasi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang dinilai semakin memprihatinkan akibat konflik bersenjata yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan mahasiswa Intan Jaya dari berbagai kota studi di Indonesia dalam kegiatan konsolidasi yang berlangsung di Kota Studi Malang, Jawa Timur, Jumat pagi (13/3/2026).

GPMI-I menilai eskalasi konflik yang terjadi sejak 2019 telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil di Kabupaten Intan Jaya.

Menurut organisasi mahasiswa tersebut, militerisasi ruang sipil melalui pendropan aparat keamanan serta pembangunan sejumlah pos militer di wilayah pemukiman masyarakat telah menimbulkan ketakutan dan trauma di kalangan warga.

Ruang-ruang sipil seperti kampung, kebun, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga rumah ibadah yang sebelumnya menjadi tempat aman bagi masyarakat kini dinilai tidak lagi sepenuhnya bebas dari dampak konflik.

Situasi tersebut juga memicu berbagai persoalan kemanusiaan seperti pengungsian masyarakat, hilangnya mata pencaharian, trauma psikologis, serta terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

GPMI-I turut menyoroti tragedi pembunuhan terhadap 12 warga sipil di Kampung Soangama, Kabupaten Intan Jaya, yang hingga kini dinilai belum diusut secara transparan dan tuntas.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan belum mampu menyelesaikan akar persoalan konflik di wilayah tersebut.

Karena itu, Front Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, GPMI-I mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan guna mengusut secara menyeluruh tragedi Soangama yang menewaskan 12 warga sipil.

Kedua, organisasi mahasiswa tersebut meminta Presiden Republik Indonesia segera menarik militer non-organik dari wilayah sipil di Kabupaten Intan Jaya.

Ketiga, GPMI-I mendesak pemerintah daerah untuk meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim investigasi independen guna menyelidiki tragedi Soangama.

Keempat, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Intan Jaya diminta memfasilitasi dialog antara mahasiswa serta tokoh masyarakat Intan Jaya dengan Presiden Republik Indonesia atau Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan guna mencari solusi damai atas konflik yang terjadi.

Penanggung jawab aksi GPMI-I, Yano Ugipa, menyatakan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya saat ini tidak hanya berdampak pada konflik bersenjata, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sipil.

Menurut Yano Ugipa, masyarakat di sejumlah kampung di Intan Jaya hidup dalam kondisi tidak menentu akibat meningkatnya aktivitas militer di wilayah sipil.

“Konflik yang terus berlangsung membuat masyarakat kehilangan rasa aman. Banyak warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam kondisi pengungsian,” kata Yano Ugipa kepada tomei.id, Jumat, (13/3/2026).

Yano Ugipa menilai pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan pemerintah belum mampu menyelesaikan akar persoalan konflik di Intan Jaya.

Menurut Yano Ugipa, penyelesaian konflik di Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, membutuhkan pendekatan dialog yang melibatkan masyarakat lokal serta berbagai pihak terkait.

“Mahasiswa Intan Jaya berharap pemerintah membuka ruang dialog yang adil dan transparan untuk mencari solusi damai bagi masyarakat,” ujar Ugipa.

Menurutnya, Yano juga menegaskan bahwa mahasiswa Intan Jaya di berbagai kota studi di Indonesia akan terus mengawal isu kemanusiaan yang terjadi di daerah tersebut.

Apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, GPMI-I menyatakan akan melakukan konsolidasi nasional dan mobilisasi aksi yang lebih luas di berbagai daerah.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh pimpinan mahasiswa Intan Jaya dari 17 kota studi di Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap situasi kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. [*].