Mahasiswa Paniai di Jakarta Tolak DOB, Tambang dan Militerisasi, Oktavianus Bunai: Tanah Adat Bukan Ruang Eksploitasi

JAKARTA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Kota Studi Jakarta menegaskan penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), aktivitas pertambangan, serta pembangunan fasilitas militer di wilayah adat Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam mimbar bebas dan jumpa pers yang digelar di Asrama Putra Wissel Meren, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian perjuangan mahasiswa Paniai yang sebelumnya telah melakukan aksi demonstrasi pada 2025 dan awal 2026.

Koordinator Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia, Kota Studi Mee Yoka Jakarta, Oktavianus Bunai, mengatakan gerakan tersebut lahir dari keresahan masyarakat adat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Paniai.

Menurutnya, tanah adat tidak boleh dijadikan objek kepentingan politik, investasi, maupun militerisasi tanpa persetujuan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.

“Kami menolak segala bentuk pemekaran DOB, aktivitas pertambangan, dan pembangunan pos militer di atas tanah adat masyarakat Paniai. Tanah adat bukan ruang eksploitasi dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik maupun ekonomi yang mengorbankan rakyat,” tegas Bunai dalam keterangan tertulis kepada tomei.id di Nabire, Sabtu, (30/5/2026).

Ia menjelaskan, penolakan tersebut merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar mahasiswa dan masyarakat Paniai. Dalam aksi itu, mahasiswa bersama DPRD Kabupaten Paniai sempat menyepakati pembentukan Tim Panitia Khusus (Pansus) untuk membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.

Tim tersebut direncanakan menyampaikan penolakan DOB kepada Kementerian Dalam Negeri, permintaan pencabutan izin pertambangan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta persoalan tanah adat kepada Kementerian Pertahanan.

Namun hingga kini, keberangkatan tim tersebut belum terealisasi. Mahasiswa menyebut belum tersedianya dukungan anggaran sebagai salah satu kendala yang menyebabkan agenda penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat tertunda.

Tolak Seluruh Usulan DOB di Paniai

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menolak seluruh rencana pemekaran daerah di Kabupaten Paniai, termasuk usulan DOB Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, Wedauma, dan Auyatadi.

Mahasiswa menilai rencana pemekaran tersebut belum memenuhi kesiapan sumber daya manusia maupun aspek kependudukan sebagaimana syarat pembentukan daerah otonom baru.

Selain itu, DOB dinilai berpotensi memicu konflik sosial, memperlebar perpecahan masyarakat adat, serta tidak menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kesejahteraan rakyat tidak harus dicapai melalui pemekaran daerah. Yang dibutuhkan adalah penguatan pemerintahan yang sudah ada, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” ujar Bunai.

Desak Cabut Seluruh Izin Tambang

Mahasiswa juga mendesak pemerintah pusat mencabut berbagai izin usaha pertambangan yang beroperasi di Papua, termasuk sejumlah perusahaan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.

Mereka menilai aktivitas pertambangan berpotensi memperbesar eksploitasi sumber daya alam tanpa manfaat yang jelas bagi masyarakat adat, sekaligus meningkatkan risiko kerusakan lingkungan hidup.

Selain mendesak pencabutan izin pertambangan, mahasiswa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan potensi gratifikasi dalam proses penerbitan izin tambang yang disebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat.

“Kami meminta negara menghentikan seluruh bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat Paniai dan merusak lingkungan yang menjadi sumber kehidupan rakyat,” kata Bunai.

Soroti Militerisasi di Tanah Adat

Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia juga menolak pembangunan pos militer dan rencana pembentukan Kodim di Distrik Bibida dan Distrik Komopa.

Mereka meminta pemerintah mengembalikan tanah adat yang digunakan untuk kepentingan militer serta menghentikan pendekatan keamanan yang dinilai mempersempit ruang hidup masyarakat adat.

Mahasiswa berpendapat kehadiran militer dalam jumlah besar di wilayah sipil menimbulkan trauma, rasa takut, dan membatasi aktivitas masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, mereka mendesak penarikan aparat militer organik maupun non-organik dari wilayah Papua sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang hidup yang aman dan bermartabat bagi masyarakat adat.
Bawa Aspirasi ke Tingkat Nasional

Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan politik lainnya, termasuk penolakan terhadap praktik dinasti politik, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta penghormatan terhadap tanah ulayat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas masyarakat Paniai.

Oktavianus Bunai menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus berlanjut hingga aspirasi masyarakat adat mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Kami akan terus menyuarakan aspirasi rakyat Paniai melalui berbagai forum nasional sampai pemerintah benar-benar mendengar suara masyarakat adat dan membuka ruang dialog yang adil, bermartabat, dan menghormati hak-hak rakyat Papua,” tegasnya.

Aksi mimbar bebas dan jumpa pers berlangsung tertib dan damai dengan dihadiri mahasiswa asal Paniai serta sejumlah elemen solidaritas Papua di Jakarta.

“Kita berharap pemerintah pusat segera membuka ruang penyelesaian yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat dan menghormati hak-hak dasar rakyat Papua,” pungkasnya. [*].