NABIRE, TOMEI.ID | Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Paniai yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Manusia dan Alam Paniai menggelar aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan, Abepura, Senin (29/9/2025).
Mereka menolak kebijakan darurat militer yang diberlakukan di Paniai, Papua Tengah, sejak Mei 2024, dengan alasan kebijakan tersebut memperburuk situasi kemanusiaan.
Aksi ini merupakan respons atas operasi militer yang digelar pasca kontak senjata antara TNI dan TPNPB OPM di Distrik Bibida. Menurut mahasiswa, keberadaan aparat bersenjata justru memperparah penderitaan warga sipil dan memicu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Salah satu sorotan utama adalah pendudukan RSUD Paniai oleh aparat bersenjata. Kondisi ini membuat pasien dan tenaga medis ketakutan hingga layanan kesehatan sempat terhenti. Akibatnya, sejumlah pasien dirujuk ke rumah sakit di Nabire, Deiyai, Dogiyai, dan Timika. Seorang pasien bahkan dilaporkan meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan medis.
Selain itu, mahasiswa menyoroti kasus penembakan warga sipil yang diduga dilakukan aparat. Dua orang dilaporkan tewas, termasuk seorang remaja berinisial DM yang hilang pada 14 Juni 2024 dan ditemukan meninggal tiga hari kemudian. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di Papua.
Pembangunan pos militer di Bibida serta patroli malam di sekitar Danau Paniai juga dipandang memperparah trauma warga.
“Situasi ini membuat masyarakat ketakutan dan banyak yang memilih mengungsi ke kampung terdekat demi keselamatan,” ujar salah satu orator aksi.
Koordinator lapangan Yulianus Bunai menegaskan, mimbar bebas menjadi wadah mahasiswa Papua untuk menyuarakan penderitaan rakyat. Penanggung jawab aksi, Vian Gobai, Nando Boma, Fabianus Gobai, dan Toyai Keiya, menyerukan yel-yel penolakan militerisme: “Militerisme, lawan! Kembalikan militer ke Jakarta!”
Dalam aksinya, mahasiswa membawa poster bertuliskan “Tolak darurat militer di Paniai”, “Stop operasi militer”, “Tarik militer dari seluruh tanah Papua”, hingga “Solidaritas mahasiswa peduli alam dan manusia Paniai.”
Mahasiswa mendesak pemerintah segera menghentikan operasi militer, menarik pasukan dari Paniai, serta membuka ruang dialog inklusif untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan.
Kapolsek Abepura, Kompol Yulianus Samberi, memastikan aksi berlangsung kondusif.
“Puji Tuhan, Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar. Aktivitas masyarakat juga tetap normal,” ujarnya. Ia menyebut, 140 personel dikerahkan untuk pengamanan dan koordinasi dengan Polresta Jayapura.
Aksi mahasiswa ini menegaskan bahwa pendekatan militeristik di Papua dinilai kontraproduktif. Dialog, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap HAM dinilai sebagai kunci penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. [*].
