MALANG, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Paniai Raya (IPMAPAPARA) se-Malang Raya bersama mahasiswa asal Dogiyai dan Deiyai menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi keamanan serta kehadiran aparat militer di sejumlah wilayah Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Asrama Dogiyai, Malang, Jawa Timur, dengan dihadiri sejumlah mahasiswa asal Paniai Raya, Dogiyai, dan Deiyai, Jumat (13/11/2026) malam.
Penanggung Jawab kegiatan, Neles Tobay, mengatakan mahasiswa menyoroti sejumlah informasi dan peristiwa yang mereka nilai berkaitan dengan aktivitas aparat di beberapa distrik di Kabupaten Paniai.
Menurutnya, perhatian mahasiswa tertuju pada sejumlah wilayah, termasuk Distrik Aradide, Aweida, dan Ekadide, menyusul informasi mengenai masuknya satuan TNI ke wilayah tersebut.
“Kehadiran aparat dan situasi yang berkembang di sejumlah kampung telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat sipil,” ujar Neles dalam pernyataan sikap mahasiswa melalui siaran pers yang diterima tomei.id di Nabire, Sabtu (14/11/2026).
Mahasiswa dalam keterangannya juga menyampaikan sejumlah dugaan mengenai penyisiran, penggeledahan, serta tindakan kekerasan yang menurut mereka terjadi dalam rentang waktu 25 Oktober hingga 3 November 2026.
Terkait dugaan tersebut, mahasiswa meminta pemerintah dan aparat berwenang memberikan penjelasan serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Soroti Sejumlah Peristiwa
Dalam pernyataan yang dibacakan, mahasiswa menyebut salah satu peristiwa yang mereka soroti terjadi pada 25 Oktober 2026 di Kampung Toyaimoti, Distrik Aradide.
Mereka mengklaim terjadi penggeledahan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang warga sipil bernama Oktopianus Kobepa. Klaim tersebut disampaikan mahasiswa dalam pernyataan sikap mereka dan belum disertai keterangan resmi dari pihak berwenang dalam materi yang diterima.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kedatangan personel yang disebut berasal dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Kampung Tuguwai, Distrik Aweida, pada 28 Oktober 2026.
Menurut pernyataan mahasiswa, kehadiran aparat di wilayah tersebut kemudian memicu perhatian masyarakat dan sejumlah tokoh setempat.
Mahasiswa juga menyampaikan informasi mengenai aktivitas aparat di sejumlah bangunan, termasuk kawasan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan fasilitas gereja di wilayah Tuguwai.
Situasi tersebut, menurut Neles, perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan ketegangan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ia mengatakan, mahasiswa meminta seluruh pihak mengedepankan pendekatan yang menghormati keselamatan masyarakat sipil dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat.
Mahasiswa Sebut Ada Kegelisahan Masyarakat
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyebut kepala distrik, tokoh gereja, tokoh adat, serta anggota DPRK Paniai disebut telah mendatangi lokasi keberadaan personel untuk meminta penjelasan mengenai tujuan kedatangan satuan tersebut.
Mahasiswa menyatakan pertemuan dan komunikasi antara sejumlah perwakilan masyarakat dengan aparat perlu dilakukan secara terbuka dan mengedepankan penyelesaian yang damai.
Mereka juga menyoroti informasi mengenai situasi yang disebut memanas pada akhir Oktober hingga awal November 2026.
Sejumlah klaim mengenai adanya penembakan turut dimuat dalam pernyataan mahasiswa. Namun, informasi tersebut memerlukan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut dari aparat serta pihak berwenang.
Neles menegaskan, mahasiswa menyampaikan sikap tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap situasi masyarakat di Kabupaten Paniai.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan dan aktivitas yang berkaitan dengan keamanan tidak menimbulkan rasa takut maupun dampak buruk bagi masyarakat sipil.
IPMAPAPARA Sampaikan 16 Poin Tuntutan
Melalui pernyataan sikap tersebut, Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai Se-Indonesia menyampaikan 16 poin tuntutan kepada pemerintah dan sejumlah institusi negara.
Pertama, IPMAPAPARA mengutuk dugaan penyisiran, penggeledahan, dan penganiayaan yang menurut mereka dilakukan oleh aparat di Kabupaten Paniai serta meminta adanya pertanggungjawaban atas dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil.
Kedua, organisasi tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten Paniai memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada masyarakat sipil di sejumlah distrik yang mereka sebut terdampak, termasuk Aradide, Aweida, Ekadide, dan Kebo.
Ketiga, IPMAPAPARA menyatakan penolakan terhadap rencana penambahan dan pembangunan batalyon, pos militer, serta Polsek di sejumlah wilayah Kabupaten Paniai.
Keempat, mereka mendesak Gubernur Papua Tengah, para bupati di Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah dan DPR Papua Tengah mengambil langkah terkait situasi keamanan dan kemanusiaan yang menjadi perhatian masyarakat.
Kelima, organisasi mahasiswa tersebut menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran daerah baru di Kabupaten Paniai, termasuk wacana Paniai Barat, Paniai Timur, dan Delima Jaya.
Keenam, IPMAPAPARA menyatakan penolakan terhadap berbagai bentuk kegiatan perusahaan yang menurut mereka berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Paniai.
Ketujuh, mereka meminta para kepala daerah, MRP Papua Tengah dan DPR Papua Tengah menyampaikan aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan mengenai evaluasi serta penempatan pasukan di Papua Tengah.
Kedelapan, IPMAPAPARA meminta pemerintah daerah dan lembaga representatif Papua mempertimbangkan langkah hukum terhadap sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan Otonomi Khusus, pertahanan, keamanan, perizinan usaha, dan pemekaran.
Kesembilan, mereka meminta pemerintah daerah memprioritaskan penanganan kebutuhan masyarakat sipil yang terdampak situasi keamanan.
Kesepuluh, organisasi tersebut meminta aparat kepolisian menghentikan tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil dan melakukan penegakan hukum sesuai prosedur.
Kesebelas, IPMAPAPARA meminta Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI melakukan evaluasi terhadap kebijakan serta mekanisme pengiriman dan penempatan personel militer di Tanah Papua.
Keduabelas, mereka meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan pembangunan dan keamanan yang menggunakan pendekatan militer di wilayah Papua.
Ketigabelas, organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah mengevaluasi surat keputusan dan kebijakan pembentukan satuan tugas yang beroperasi di Tanah Papua.
Keempatbelas, IPMAPAPARA meminta pemerintah mengambil langkah serius dalam menangani situasi keamanan di enam provinsi Papua berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
Kelimabelas, mereka mendesak pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua secara adil, transparan, dan bermartabat.
Keenambelas, IPMAPAPARA menyampaikan tuntutan politik terkait hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Neles mengatakan seluruh tuntutan tersebut merupakan sikap politik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam konferensi pers.
“Kami menyampaikan sikap ini sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat dan situasi yang sedang berkembang di Paniai,” katanya.
Sejumlah pernyataan mengenai dugaan kekerasan, penganiayaan, penembakan, aktivitas satuan militer, serta dampaknya terhadap masyarakat dalam keterangan mahasiswa tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam konferensi pers.
Karena itu, informasi mengenai berbagai peristiwa tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pihak-pihak berwenang lainnya.
Redaksi Tomei masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak terkait guna melengkapi informasi serta memberikan ruang klarifikasi dan tanggapan atas sejumlah pernyataan yang disampaikan mahasiswa. [*]
