Berita

Mahasiswa Paniai Sampaikan 15 Tuntutan, Desak Hentikan Militerisasi dan Eksploitasi di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai di Kota Jayapura menyuarakan 15 tuntutan dalam aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (29/9/2025).

Aksi ini menyoroti kebijakan darurat militer yang dinilai telah berlangsung sejak Mei 2024 pascakontak senjata TNI dan TPNPB-OPM di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Mahasiswa menilai operasi militer justru memperburuk kondisi masyarakat sipil.

15 Tuntutan Mahasiswa Paniai:

  1. DPR dan Bupati Paniai segera menyurati Presiden RI dan Panglima TNI untuk menarik militer organik maupun nonorganik dari Kabupaten Paniai.
  2. Menghentikan seluruh aktivitas militer yang mengganggu masyarakat.
  3. Menolak pembangunan Kodim, Koramil, pos militer, maupun pos polisi di distrik dan kampung.
  4. Mendesak Kapolri menarik Satgas Damai Cartenz dari Paniai.
  5. Mengutuk aktivitas TNI-Polri pada malam hari yang membuat warga takut.
  6. Menolak pemekaran Kabupaten Paniai.
  7. Mendesak pengesahan Perda Perlindungan Masyarakat Adat Paniai.
  8. Menuntut penghentian izin tambang emas, batu bara, minyak, dan gas di wilayah Paniai.
  9. Meminta pemerintah daerah memperhatikan warga terdampak banjir.
  10. Menolak rencana eksploitasi Gunung Wabu di Intan Jaya.
  11. Menghentikan pembangunan jalan Trans Paniai–Intan Jaya.
  12. Menutup praktik perjudian seperti rolex, shio, dan biliar di Paniai.
  13. Menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua.
  14. Menghentikan proyek strategis nasional di Papua.
  15. Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis.

Koordinator lapangan, Yulianus Bunai dan Hendrik Nawipa, menegaskan bahwa 15 poin tersebut mewakili keresahan masyarakat adat Paniai atas militerisasi, perampasan ruang hidup, hingga eksploitasi sumber daya alam.

Mahasiswa menutup aksi dengan seruan agar pemerintah pusat menghentikan pendekatan keamanan dan membuka ruang dialog yang setara, demi menghentikan penderitaan masyarakat sipil di Papua. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

HUT Ke-4 Papua Tengah Resmi Dimulai, Meki Nawipa: Momentum Perkuat Persatuan dan Gerakkan Ekonomi Rakyat

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi memulai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun…

14 jam ago

Asrama Mahasiswa Yalimo Garap Kebun Produktif, Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Pangan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Asrama Mahasiswa Yalimo Kota Studi Manokwari, Papua Barat, memulai pengembangan kebun produktif…

18 jam ago

Gubernur Meki Nawipa Minta Minimal 30 Persen Dana Otsus Pendidikan Mulai 2027 Dialokasikan untuk Dukung SSH dan Peningkatan Mutu Pendidikan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten…

18 jam ago

Enam Provinsi di Tanah Papua Sepakati 18 Langkah Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus, KPK: Jangan Berhenti di Tanda Tangan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Enam pemerintah provinsi di Tanah Papua menyepakati 18 langkah strategis untuk memperbaiki…

19 jam ago

Pendidikan Jadi Prioritas, Gubernur Meki Nawipa Minta Lulusan PGSD Siap Mengabdi hingga Pedalaman

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan pembangunan pendidikan tetap menjadi prioritas utama…

21 jam ago

PSHT Manokwari Kukuhkan Warga Baru Tingkat I 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Persaudaraan dan Lawan Ketidakadilan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kabupaten Manokwari, Ranting Manokwari Barat, Sub…

1 hari ago