Berita

Mahasiswa Paniai Sampaikan 15 Tuntutan, Desak Hentikan Militerisasi dan Eksploitasi di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai di Kota Jayapura menyuarakan 15 tuntutan dalam aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (29/9/2025).

Aksi ini menyoroti kebijakan darurat militer yang dinilai telah berlangsung sejak Mei 2024 pascakontak senjata TNI dan TPNPB-OPM di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Mahasiswa menilai operasi militer justru memperburuk kondisi masyarakat sipil.

15 Tuntutan Mahasiswa Paniai:

  1. DPR dan Bupati Paniai segera menyurati Presiden RI dan Panglima TNI untuk menarik militer organik maupun nonorganik dari Kabupaten Paniai.
  2. Menghentikan seluruh aktivitas militer yang mengganggu masyarakat.
  3. Menolak pembangunan Kodim, Koramil, pos militer, maupun pos polisi di distrik dan kampung.
  4. Mendesak Kapolri menarik Satgas Damai Cartenz dari Paniai.
  5. Mengutuk aktivitas TNI-Polri pada malam hari yang membuat warga takut.
  6. Menolak pemekaran Kabupaten Paniai.
  7. Mendesak pengesahan Perda Perlindungan Masyarakat Adat Paniai.
  8. Menuntut penghentian izin tambang emas, batu bara, minyak, dan gas di wilayah Paniai.
  9. Meminta pemerintah daerah memperhatikan warga terdampak banjir.
  10. Menolak rencana eksploitasi Gunung Wabu di Intan Jaya.
  11. Menghentikan pembangunan jalan Trans Paniai–Intan Jaya.
  12. Menutup praktik perjudian seperti rolex, shio, dan biliar di Paniai.
  13. Menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua.
  14. Menghentikan proyek strategis nasional di Papua.
  15. Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis.

Koordinator lapangan, Yulianus Bunai dan Hendrik Nawipa, menegaskan bahwa 15 poin tersebut mewakili keresahan masyarakat adat Paniai atas militerisasi, perampasan ruang hidup, hingga eksploitasi sumber daya alam.

Mahasiswa menutup aksi dengan seruan agar pemerintah pusat menghentikan pendekatan keamanan dan membuka ruang dialog yang setara, demi menghentikan penderitaan masyarakat sipil di Papua. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Koalisi HAM Papua Desak Pemprov Papua Selatan dan Pemkab Merauke Pulihkan Hak Mama Yasinta

JAYAPURA, TOMEI.ID | Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua mendesak Pemerintah Provinsi Papua…

3 jam ago

HRD Desak Pembebasan Warga Sipil yang Ditangkap Aparat di Intan Jaya

NABIRE, TOMEI.ID | Human Rights Defender (HRD) mendesak aparat TNI-Polri segera membebaskan Erner Kobogau (24),…

4 jam ago

KNPB Sebut Papua Masuk Fase Darurat Kemanusiaan, Pengungsi Konflik Tembus 129 Ribu Jiwa

JAYAPURA, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan situasi kemanusiaan di Tanah Papua kian…

5 jam ago

Freeport Lepas 10.000 Bibit Baramundi dan 1.000 Kepiting Bakau untuk Perkuat Ekosistem Pesisir Mimika

MIMIKA, TOMEI.ID | PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan melepas…

5 jam ago

Ledakan Dahsyat Guncang Permukiman Warga di Biak, Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II Meledak

BIAK, TOMEI.ID | Ledakan dahsyat mengguncang kawasan permukiman padat penduduk di Kampung Yenures, Distrik Biak…

6 jam ago

18 Tahun Mengabdi dalam Sunyi, Kornelia Butu Resmi Dilantik Menjadi Akolit di Siriwo

SIRIWO, TOMEI.ID | Kesetiaan yang dijaga selama hampir dua dekade akhirnya berbuah pengakuan dan tanggung…

11 jam ago