Mahasiswa Paniai Se-Indonesia di Semarang-Salatiga Tolak DOB, Tambang, dan Militerisasi Tanah Adat Papua

SEMARANG, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Kota Studi Semarang–Salatiga menegaskan penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), aktivitas pertambangan, serta pembangunan pos militer di wilayah adat Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam aksi jumpa pers dan mimbar bebas yang digelar di Karangrejo RT 02 RW Distrik Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/5/2026) malam.

Aksi dipimpin Kenedi Kayame selaku BPH Mahasiswa Paniai Se-Indonesia sekaligus Koordinator Lapangan Penanggung Jawab Umum kota Studi Semarang-Salatiga.

Dalam keterangannya, mahasiswa menilai berbagai kebijakan terkait Daerah Otonomi Daerah (DOB), izin pertambangan, hingga pembangunan fasilitas militer di Paniai tidak berpihak kepada masyarakat adat dan berpotensi memperbesar konflik sosial di daerah.

Menurut mereka, perjuangan penolakan terhadap DOB dan eksploitasi sumber daya alam di Paniai telah berlangsung sejak aksi demonstrasi jilid I pada Juni 2025 dan berlanjut pada aksi jilid II Januari 2026.

Dalam aksi sebelumnya, mahasiswa bersama DPRD Kabupaten Paniai disebut telah menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertahanan.

Namun, mahasiswa menilai proses tersebut belum berjalan maksimal karena keterbatasan dukungan anggaran dan tindak lanjut pemerintah daerah.

“Kami akan terus membawa aspirasi rakyat Paniai ke pemerintah pusat melalui aksi mimbar bebas dan jumpa pers di berbagai kota studi di Indonesia. Ini bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap tanah adat dan masa depan masyarakat Paniai,” tegas Kenedi Kayame dalam pernyataan yang diterima tomei.id di Nabire, Selasa, (19/5/2026) pagi.

Dalam tuntutannya, Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia secara tegas menolak seluruh rencana pemekaran DOB di wilayah Paniai yang dinilai tidak lahir dari aspirasi masyarakat adat.

Beberapa wilayah DOB yang ditolak antara lain Kabupaten Moni, Kabupaten Paniai Timur, Kabupaten Paniai Barat, Kabupaten Wedauma, dan Kabupaten Auyatadi.

Mahasiswa menilai pemekaran wilayah hanya akan membuka ruang kepentingan politik elit, memperluas praktik dinasti politik, serta mempercepat masuknya investasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat masyarakat Paniai.

Selain isu DOB, mahasiswa juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang dinilai bermasalah di Papua.

Perusahaan yang diminta dicabut izinnya antara lain PT Freeport, PT Irja Eastern Mineral, PT Nabire Bhakti Mining, PT Kotabara Mitratama, dan PT Benliz Pacific.

Mahasiswa menilai aktivitas pertambangan di Papua selama ini belum memberikan keadilan bagi masyarakat adat, bahkan dinilai mengancam lingkungan hidup, hutan, tanah adat, serta keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Mereka juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin tambang di Kabupaten Paniai yang disebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Di sisi lain, mahasiswa turut menyoroti pembangunan pos militer dan rencana pembangunan Kodim di sejumlah wilayah Paniai yang disebut berdiri di atas tanah adat masyarakat.

Mereka meminta Kementerian Pertahanan segera mengembalikan tanah adat di Distrik Bibida dan Distrik Komopa yang disebut akan digunakan untuk kepentingan militer.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah poin sikap politik, di antaranya menolak praktik dinasti politik, menolak eksploitasi tanah adat demi kepentingan investasi, serta menyerukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.

Mahasiswa menegaskan perjuangan mereka bukan semata agenda politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan tanah adat, lingkungan hidup, dan masa depan generasi Papua di tengah meningkatnya tekanan investasi dan pemekaran wilayah.

Aksi jumpa pers berlangsung dalam pengawalan internal mahasiswa dan ditutup dengan seruan persatuan masyarakat Papua untuk tetap menjaga solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat secara damai dan konstitusional. [*].