Mahasiswa Papua di Bandung Keluarkan Pernyataan Sikap: Soroti Konflik Kapiraya hingga Operasional Militer di Papua

BANDUNG, TOMEI.ID | Aliansi mahasiswa Papua yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai (IPMANAPANDODE), Ikatan Keluarga Besar Pelajar Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya (IKBPMPJ), dan Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung (AMP KKB) mengeluarkan pernyataan sikap terkait konflik Kapiraya serta situasi keamanan dan kebijakan pembangunan di Tanah Papua.

Pernyataan sikap tersebut digelar di Jalan Cisadea Gang Ciloa No. 39, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/2/2026).

Dalam pernyataan tersebut, aliansi mahasiswa Papua menilai sejarah panjang konflik dan kekerasan di Papua terus meninggalkan luka sosial yang mendalam bagi masyarakat. Mereka juga menyoroti kebijakan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, serta pendekatan keamanan yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan sosial di wilayah tersebut.

Aliansi mahasiswa berpandangan bahwa berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkan pemerintah belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar masyarakat adat Papua. Karena itu, AMP menekankan pentingnya penyelesaian konflik yang berkeadilan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta pendekatan dialogis dalam menangani persoalan sosial dan keamanan.

Oleh karena itu, IPMANAPANDODE, IKBPMPJ, dan AMP Komite Kota Bandung menyatakan sikap sebagai berikut:

Aliansi mahasiswa mendesak pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika, serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera menyelesaikan konflik Kapiraya secara adil, transparan, dan bermartabat. Mereka juga meminta masyarakat Kamoro dan Mee menahan diri, menghentikan segala bentuk kekerasan, serta menolak keterlibatan pihak luar yang berpotensi memperkeruh situasi.

Aliansi menuntut penghentian aktivitas pendulangan emas ilegal dan pembalakan liar di wilayah Kapiraya, serta meminta seluruh alat berat yang beroperasi tanpa izin segera ditarik. Selain itu, mereka mendesak penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diizinkan pemerintah Kabupaten Mimika apabila berpotensi memperburuk konflik dan mengabaikan hak ulayat masyarakat adat.

Mereka juga mendesak pemerintah daerah terkait segera menyelesaikan persoalan tapal batas Kapiraya berdasarkan mekanisme adat serta pengakuan hak ulayat masyarakat Kamoro dan Mee. Pada saat yang sama, aliansi menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Nemangkawi yang dinilai berpotensi menambah kompleksitas konflik sosial dan politik di Tanah Papua.

Selanjutnya, aparat keamanan diminta bersikap netral, profesional, dan tidak memihak kepada kelompok manapun dalam menangani konflik Kapiraya. Aliansi juga mengajak kepala suku Kamoro dan Mee bersama tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh agama untuk duduk bersama menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah adat.

AMP turut mendesak penghentian pembangunan pos militer dan penambahan aparat keamanan di Kapiraya karena dinilai memperpanjang trauma masyarakat. Selain itu, aliansi menyerukan pemberian hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

Aliansi mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap kebijakan Otonomi Khusus dan pemekaran DOB di West Papua. Mereka mendesak pembukaan akses jurnalis seluas-luasnya agar situasi di wilayah tersebut dapat diketahui publik secara transparan.

Sebagai penutup, mereka menuntut penarikan militer organik dan non-organik dari West Papua serta penghentian operasi militer di sejumlah wilayah konflik, termasuk Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maybrat, Yahukimo, dan wilayah lain di Tanah Papua.

Ketua IPMANAPANDODE Bandung, Melianus Degei, menegaskan konflik Kapiraya tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan keamanan semata. Menurutnya, akar persoalan terletak pada sengketa wilayah adat, eksploitasi sumber daya alam, dan ketidakadilan kebijakan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat.

“Kami menekankan bahwa penyelesaian harus mengedepankan mekanisme adat, dialog terbuka, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat asli demi keadilan sejati dan perdamaian bermartabat yang berkelanjutan,” kata Meli dalam keterangannya kepada tomei.id, Minggu, (22/2/2026).

Melianus juga menyoroti meningkatnya kehadiran aparat keamanan dan pembangunan pos militer di wilayah konflik yang dinilai memperdalam trauma masyarakat sipil, serta memperpanjang ketakutan dan ketidakpastian hidup warga.

“Pendekatan militeristik bukan solusi dan meminta negara mengutamakan perlindungan warga sipil serta menciptakan ruang dialog yang jujur dan damai, agar konflik tidak terus berulang dan menelan korban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Melianus menyatakan mahasiswa Papua di berbagai daerah akan terus mengawal isu kemanusiaan dan hak masyarakat adat di Tanah Papua. Menurutnya, pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral generasi muda Papua untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan masa depan yang bermartabat bagi rakyat Papua.

Pernyataan sikap ini disampaikan di Bandung sebagai bentuk solidaritas mahasiswa Papua terhadap situasi sosial, keamanan, serta perlindungan hak masyarakat adat di Tanah Papua, sekaligus seruan mendesak demi keadilan dan perdamaian. [*].