JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Papua bersama Mahasiswa Yahukimo di Kota Studi Jayapura menyatakan kesepakatan pembentukan Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Jalan Mako Hubert, Perumnas III Waena, Jayapura, Sabtu (3/1/2026) kemarin.
Mahasiswa menilai pembentukan front ini sebagai wadah konsolidasi mahasiswa Yahukimo di berbagai daerah untuk merespons situasi sosial dan politik yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan Tanah Papua secara umum.
Arius Siep, salah satu perwakilan mahasiswa, mengatakan bahwa mahasiswa Yahukimo di Jayapura menyatakan dukungan penuh atas pembentukan front tersebut.
“Kami mahasiswa Yahukimo di Kota Studi Jayapura sepakat dan siap mendorong serta bergerak bersama mahasiswa Yahukimo di seluruh Indonesia dalam Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia,” ujar Arius dalam keterangan tertulis yang diterima tomei.id, Minggu, (4/1/2026) malam.
Menurutnya, Arius menambahkan, gerakan mahasiswa ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah asal mereka.
“Kami ingin bergerak bersama mahasiswa di seluruh Papua dan Indonesia untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang kami nilai merugikan masyarakat Yahukimo dan Tanah Papua,” katanya.
Senada dengan itu, Boni Salla menyampaikan bahwa mahasiswa Yahukimo di Jayapura mendukung penuh konsolidasi mahasiswa sebagai upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.
“Mahasiswa memiliki dasar hukum untuk bersatu dan menyampaikan aspirasi, yang berakar pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait kebebasan berpendapat dan partisipasi warga negara,” ujar Boni.
Roniel Mirin menilai pembentukan Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia didorong oleh situasi konflik yang dinilai masih berlangsung di Yahukimo.
“Kami melihat kondisi di Kabupaten Yahukimo dan beberapa wilayah di Papua masih sangat dinamis dan penuh konflik, sehingga mahasiswa merasa perlu mengambil peran,” katanya.
Sementara itu, mantan Presiden Mahasiswa USTJ, Heston Silak, menyebut mahasiswa sebagai agen kontrol sosial yang memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika melihat adanya dugaan perampasan hak masyarakat adat dan kebijakan yang merugikan rakyat. Karena itu, konsolidasi mahasiswa Yahukimo menjadi penting,” ujar Heston.
Dalam pernyataan sikapnya, para mahasiswa juga menyampaikan desakan kepada Bupati Yahukimo agar menarik aparat militer organik dan non-organik dari wilayah tersebut. Mereka mengklaim bahwa kehadiran militer justru menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat dan berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi sejak 2021 hingga 2025.
Klaim tersebut disampaikan sebagai pandangan dan pengalaman mahasiswa, dan belum diverifikasi secara independen.
Sebagai penutup, para mahasiswa berharap Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia menjadi wadah bersama untuk menyatukan aspirasi mahasiswa Yahukimo di berbagai daerah serta mendorong penyelesaian persoalan sosial dan kemanusiaan di Kabupaten Yahukimo dan Tanah Papua secara terbuka dan bertanggung jawab. [*].
