Mahasiswa Puncak dan Puncak Jaya Desak Prabowo Tarik Militer dan Usut Tuntas 10 Nyawa Warga Sipil

NABIRE, TOMEI.ID | Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, bersama warga serta mahasiswa di Nabire, mengguncang Kota Nabire, Papua Tengah, Senin (27/4/2026), sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap situasi keamanan dan ketidakadilan yang terus berlangsung.

Massa turun ke jalan menuntut penarikan militer non-organik serta pengusutan tuntas dugaan pembunuhan 10 warga sipil di Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak, sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan dan kegagalan negara melindungi warga sipil.

Aksi berlangsung serentak di lima titik, yakni Siriwini, depan Hotel Adamant, Kali Susu Asrama Puncak Nabire, Karang Mulia, dan Pasar Karang Tumaritis. Massa mulai melakukan orasi sejak pukul 08.02 WIT dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI-Polri.

Dalam berbagai pamflet yang dibentangkan, massa secara tegas mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera menarik militer non-organik dari Papua serta mengusut tuntas dugaan pembunuhan terhadap 10 warga sipil di Kemburu.

Selain itu, massa menyuarakan lima tuntutan utama, yakni penangkapan dan pengadilan pelaku pembunuhan warga sipil, penghentian operasi militer, keterlibatan dunia internasional dalam mengawasi dugaan pelanggaran HAM, pembentukan panitia khusus oleh DPR Papua Tengah, serta pemenuhan hak dasar pengungsi secara terorganisir dan berkelanjutan.

Aksi ini juga diwarnai berbagai narasi keras yang tertuang dalam pamflet, mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap situasi keamanan dan dugaan pelanggaran HAM yang dinilai terus berulang di Papua. Isu militerisasi, krisis kemanusiaan, serta ketidakadilan hukum menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Dalam orasinya, para demonstran menilai bahwa berbagai kasus kekerasan terhadap warga sipil di Papua belum pernah diselesaikan secara adil oleh negara. Mereka menyebut adanya kegagalan sistemik dalam menghadirkan keadilan bagi korban.

“Saat ini, pelaku utama kekerasan terhadap warga sipil Orang Asli Papua adalah aparat negara,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.

Massa juga mendesak Kapolda Papua Tengah, lembaga legislatif, serta pemerintah provinsi untuk segera melakukan investigasi menyeluruh, menindak pelaku, serta memastikan proses hukum berjalan transparan, khususnya pada kasus di Puncak dan Dogiyai.

Dalam pernyataan lanjutan, demonstran menegaskan bahwa Orang Asli Papua bukan objek kekerasan, dan aparat negara seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan justru menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat sipil.

Selain itu, mereka mendesak Menteri HAM serta lembaga independen untuk turun langsung ke lokasi kejadian guna mengungkap fakta secara objektif dan terbuka di hadapan publik.

Aksi ini juga diwarnai ancaman boikot Pemilu 2029. Massa menilai para pejabat yang telah terpilih, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, tidak menunjukkan keberpihakan nyata terhadap rakyat Papua dan cenderung diam terhadap berbagai kasus kekerasan.

Hingga berita ini diterbitkan pukul 12.49 WIT, massa dari lima titik aksi dilaporkan telah bergerak dan berkonsentrasi di Kantor DPR Papua Tengah sebagai pusat aksi lanjutan. Situasi di lapangan masih terpantau kondusif meski pengamanan aparat tetap diperketat. [*].