Mahasiswa Puncak se-Indonesia Desak Presiden Tarik TNI Non-Organik dan Usut Pembunuhan Warga Sipil

MANOKWARI, TOMEI.ID | Gelombang protes mahasiswa kembali menguat di Tanah Papua yang mencerminkan meningkatnya tekanan sosial, politik, dan kemanusiaan secara luas di berbagai wilayah konflik yang terus berulang, kompleks, dan memprihatinkan serta membutuhkan penyelesaian segera dan menyeluruh.

Mahasiswa Puncak se-Indonesia bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Papua (BEM UNIPA) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manokwari menggelar aksi nasional menuntut langkah tegas pemerintah pusat atas memburuknya situasi keamanan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Aksi tersebut mengusung tema “Rakyat Papua Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto Segera Tarik TNI Non-Organik dan Adili Pelaku Pembunuhan 10 Warga Sipil di Distrik Kemburu”, sebagai bentuk desakan terhadap negara atas situasi konflik yang dinilai terus berulang dan belum terselesaikan.

Dalam pernyataan sikap resmi, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni penarikan segera seluruh TNI non-organik dari wilayah sipil, penegakan hukum secara transparan terhadap dugaan pelaku pembunuhan 10 warga sipil di Distrik Kemburu, serta penghentian praktik militerisasi ruang publik yang dinilai memperburuk situasi kemanusiaan di Papua.

Mahasiswa menilai keberadaan aparat non-organik di tengah permukiman warga tidak menciptakan rasa aman, melainkan memperluas ketakutan dan mempersempit ruang hidup masyarakat sipil di wilayah konflik.

Penggunaan fasilitas umum serta pendirian pos keamanan di area sipil juga disebut sebagai bentuk tekanan yang berpotensi memperuncing situasi di lapangan.

Selain mendesak pemerintah pusat, mahasiswa juga meminta lembaga legislatif daerah segera bertindak. DPR Provinsi Papua Tengah dan DPRD Kabupaten Puncak didorong membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara transparan, independen, dan akuntabel.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta segera memenuhi hak-hak dasar masyarakat terdampak konflik, khususnya warga yang mengungsi, termasuk akses terhadap pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan yang dinilai masih sangat terbatas.

“Kami menuntut negara hadir secara nyata untuk melindungi rakyat Papua, bukan justru menambah rasa takut di tengah masyarakat sipil,” tegas pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa aksi.

Aksi ini dikoordinasikan oleh Papuanus Jonggonau bersama jajaran koordinator lapangan serta penanggung jawab aksi Kasus Tipagau. Seluruh tuntutan telah dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani lintas organisasi mahasiswa.

Mahasiswa menegaskan aksi ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal pengawalan berkelanjutan terhadap situasi kemanusiaan di Papua. Mereka berkomitmen terus menekan pemerintah pusat hingga ada langkah konkret yang menjamin keamanan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat sipil di wilayah konflik. [*].