Berita

Mahasiswa Yahukimo Desak Kapolda Papua Copot Kapolres dan Usut Kematian Viktor Deyal

MANOKWARI, TOMEI.ID | Ikatan Mahasiswa Yahukimo Kota Studi Manokwari, Papua Barat mendesak Kapolda Papua segera mencopot Kapolres Yahukimo serta mengadili aparat kepolisian yang diduga terlibat dalam kematian Viktor Bernadus Deyal (27).

Tuntutan itu disampaikan dalam konferensi pers di Manokwari, Rabu, (10/9/2025), sebagai bentuk sikap resmi Ikatan Mahasiswa Yahukimo yang menilai kematian Viktor Bernadus Deyal bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bukti brutalitas aparat yang tidak boleh dibiarkan berulang di Tanah Papua.

Mahasiswa menilai kematian Viktor merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus bukti brutalitas aparat di Yahukimo, yang mencerminkan wajah kekerasan negara terhadap rakyat sipil. Mereka menegaskan, kasus ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat Papua serta semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di daerah tersebut.

Menurut keterangan keluarga, Viktor, warga Bomela, ditangkap aparat kepolisian di depan Polsek Dekai pada 3 September 2025 usai melontarkan kata “Papua Merdeka”. Ia kemudian dibawa ke mobil patroli dan diduga mengalami penganiayaan hingga tak sadarkan diri.

Sekitar pukul 05.00 WIT, jenazah Viktor dibawa ke RSUD Dekai. Upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya, dan keluarga baru menerima kepastian kematian Viktor pada malam harinya.

Tragedi ini memicu aksi protes luas masyarakat Yahukimo yang melibatkan 51 distrik, 517 kampung, dan 12 suku. Dalam tekanan massa tersebut, Kapolres Yahukimo mengakui adanya keterlibatan aparat Polsek Dekai dalam peristiwa yang menewaskan Viktor.

Dalam pernyataannya, Ikatan Mahasiswa Yahukimo di Manokwari menyampaikan enam tuntutan utama, yakni: mendesak Kapolda Papua segera mencopot Kapolres Yahukimo, mengadili aparat kepolisian yang terlibat dalam kematian Viktor Deyal, menghentikan kriminalisasi terhadap warga sipil, menarik pasukan militer organik dan non-organik dari wilayah Yahukimo, menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, serta memastikan perlindungan hukum dan keamanan bagi masyarakat sipil.

Mahasiswa menegaskan, keenam poin tuntutan tersebut merupakan sikap politik yang lahir dari kepedulian terhadap nasib rakyat Yahukimo. Mereka menilai selama ini aparat keamanan justru menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat sipil, bukan pelindung sebagaimana amanat undang-undang.

Lebih lanjut, mahasiswa Yahukimo berkomitmen untuk terus mengawal kasus kematian Viktor Bernadus Deyal hingga tuntas. Mereka juga menegaskan kesiapan untuk turun ke jalan melakukan aksi protes apabila desakan yang disampaikan tidak direspons oleh pihak kepolisian maupun pemerintah. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Dialog Strategis Bappenas di Timika, Gubernur Meki Dorong Percepatan Pembangunan Papua Menuju Indonesia Emas 2045

TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama para gubernur, bupati, dan wali kota…

6 jam ago

Mahasiswa Desak Transparansi Bantuan Studi Yahukimo, Dinas Pendidikan Diminta Segera Cairkan Dana

JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pendidikan segera…

11 jam ago

Duduk Perkara Saling Bantah APBD Papua Pegunungan: DPRP Bantah Klaim Pemprov, Audit BPK Terhadap Tiga Instansi Didesak

WAMENA, TOMEI.ID | Polemik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan memanas. DPR…

19 jam ago

Bupati Pegunungan Bintang Tegaskan Dukungan Penuh HIPMI, Sepei Kalakmabin Resmi Nahkodai BPC

JAYAPURA, TOMEI.ID | Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten setempat…

20 jam ago

Deinas Geley Sambut Wakil Menteri Bappenas, Bahas Sinkronisasi Arah Pembangunan Tanah Papua Tengah

TIMIKA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, menyambut kedatangan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan…

22 jam ago

MRP Papua Tengah Usulkan Penguatan Kewenangan dan Pengawasan Dana Otsus dalam Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004

TIMIKA, TOMEI.ID | Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mengusulkan penguatan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan…

23 jam ago