JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Yoti Loho, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo melalui Dinas Kesehatan segera merealisasikan bantuan studi tahun 2026 bagi mahasiswa kesehatan yang hingga kini belum dicairkan.
Keterlambatan tersebut dinilai menghambat berbagai kebutuhan akademik mahasiswa, mulai dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), praktik lapangan, hingga penyelesaian kewajiban perkuliahan lainnya.
Yoti menilai lambannya proses realisasi bantuan studi menimbulkan ketidakpastian bagi mahasiswa penerima manfaat. Padahal, Pemkab Yalimo sebelumnya telah menyampaikan bahwa anggaran bantuan studi tahun 2026 telah dialokasikan dan memasuki tahap realisasi.
Menurutnya, mahasiswa telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dengan menyerahkan data dan persyaratan yang diminta Dinas Kesehatan pada Mei 2026. Namun hingga pertengahan Juni, belum ada kepastian maupun penjelasan resmi terkait penyebab keterlambatan pencairan bantuan tersebut.
“Mahasiswa sudah mengumpulkan seluruh persyaratan yang diminta. Tanggung jawab kami sudah selesai. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan maupun kepastian dari dinas terkait mengenai realisasi bantuan studi tersebut,” ujar Yoti, Rabu (10/6/2026).
Ia menyoroti adanya perbedaan proses pencairan antara mahasiswa umum dan mahasiswa kesehatan. Menurutnya, bantuan studi bagi mahasiswa umum telah direalisasikan melalui Dinas Pendidikan, sementara mahasiswa kesehatan masih menunggu tanpa kejelasan waktu pencairan.
Kondisi tersebut, lanjut Yoti, menimbulkan pertanyaan di kalangan mahasiswa sekaligus mencerminkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Yalimo.
Dalam pernyataannya, Yoti menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo. Pertama, Dinas Kesehatan diminta segera merealisasikan bantuan studi bagi mahasiswa kesehatan dalam waktu sesegera mungkin agar tidak mengganggu aktivitas akademik penerima manfaat.
Kedua, pemerintah diminta memastikan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi memperoleh haknya sesuai ketentuan dan jadwal pencairan yang berlaku setiap semester.
Ketiga, mahasiswa meminta penjelasan resmi terkait penyebab keterlambatan pencairan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
“Ke depan pemerintah harus bekerja berdasarkan target dan jadwal yang jelas sehingga mahasiswa tidak terus-menerus dihadapkan pada ketidakpastian seperti yang terjadi saat ini,” tegasnya.
Yoti berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar bantuan studi dapat diterima mahasiswa dalam waktu dekat. Menurutnya, keberadaan bantuan tersebut sangat penting untuk menunjang keberlangsungan pendidikan mahasiswa asal Yalimo yang sedang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi.
“Kami berharap proses realisasi dapat dipercepat sehingga mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan dapat segera menerima bantuan dan fokus menyelesaikan pendidikan mereka,” tutupnya. [*].
