Mahasiswa Yalimo Tolak DOB Benawa: Dinilai Sarat Kepentingan, Ancam Tanah Adat dan Picu Konflik

JAYAPURA, TOMEI.ID | Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) secara tegas menolak rencana pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Benawa di Yalimo. Penolakan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat HMKY, Expo Waena, Kota Jayapura, Selasa (18/3/2026).

Pengurus Pusat HMKY, Peres Walilo, menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan tanpa dasar. Mahasiswa Yalimo telah tiga kali menggelar konferensi pers sebagai bentuk sikap resmi terhadap wacana pemekaran yang dinilai bermasalah.

“Kami minta pemerintah tidak menutup mata. Semua hasil konferensi pers mahasiswa harus dipertimbangkan secara serius, karena menyangkut masa depan Yalimo,” tegas Peres.

Menurutnya, wacana pemekaran Kabupaten Benawa sarat kepentingan elit dan berpotensi menimbulkan dampak serius, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Ia menilai Yalimo saat ini justru menjadi target berbagai kepentingan untuk menguasai sumber daya, termasuk tanah ulayat masyarakat adat.

“Kami melihat ada potensi besar perampasan tanah adat ke depan. Ini bukan sekadar pemekaran, tetapi ancaman nyata bagi masyarakat Yalimo,” ujarnya.

Penolakan juga disampaikan oleh Stevanus Nakambi, perwakilan masyarakat dari suku Kabari, Kusale, dan Meru. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat bersama mahasiswa telah melakukan musyawarah dan sepakat menolak rencana pemekaran tersebut.

“Kami punya hak atas tanah ini sebagai penerus marga dan suku. Pemekaran ini bisa jadi malapetaka bagi masyarakat pribumi,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Penolakan DOB Benawa, Yoti Loho, memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak mengindahkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat, maka gelombang aksi akan dilakukan.

“Kami akan turun langsung ke Yalimo dan melakukan demonstrasi besar-besaran jika tuntutan ini diabaikan,” ujarnya.

HMKY menilai rencana pembentukan DOB Benawa belum layak secara menyeluruh. Dari aspek administratif, wilayah yang diusulkan dinilai belum memenuhi syarat dasar pembentukan daerah otonomi baru, termasuk keterbatasan jumlah distrik dan kesiapan struktur pemerintahan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Yalimo, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, dinilai menjadi hambatan serius jika pemekaran dipaksakan.

Dari sisi sosial dan budaya, pemekaran dianggap berpotensi mengancam eksistensi masyarakat adat, memicu konflik kepentingan, serta membuka ruang eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar.

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian, di mana wilayah Benawa dinilai memiliki keseimbangan ekologis yang rentan rusak jika pembangunan dipaksakan tanpa kajian matang.

Mahasiswa Yalimo mendesak pemerintah daerah, DPRD, serta para tokoh yang mendukung pemekaran untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

Selain itu, mereka meminta Bupati fokus pada pemulihan kondisi Yalimo, DPRD melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah, serta segera menyelesaikan persoalan batas wilayah antar suku di kawasan Benawa.

HMKY menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Benawa tidak boleh dipaksakan sebelum seluruh syarat administratif, sosial, dan ekologis terpenuhi.

Mereka memperingatkan bahwa kebijakan yang mengabaikan suara masyarakat hanya akan memperbesar konflik dan mengancam keberlangsungan masyarakat adat di Yalimo.

“Ini bukan sekadar penolakan mahasiswa, tetapi suara masyarakat yang mempertahankan tanah dan masa depan mereka,” tutup Peres. [*].