JAYAPURA, TOMEI.ID | Gelombang suara lantang dan penuh tekanan dari mama-mama Papua mewarnai aksi unjuk rasa bertajuk darurat militer dan pelanggaran hak asasi manusia yang digelar di Kota Jayapura, Senin (27/4/2026).
Aksi berlangsung di kawasan Abepura di bawah terik matahari dengan pengawalan aparat keamanan yang ketat, terukur, dan penuh kewaspadaan di tengah potensi eskalasi situasi massa di lapangan.
Aksi yang digerakkan oleh mahasiswa Papua ini turut melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perempuan Papua yang ikut menyuarakan aspirasi secara langsung di tengah berlangsungnya aksi di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, seorang perwakilan perempuan maju ke depan dan mengambil megafon untuk menyampaikan orasi dengan penuh emosi di hadapan massa aksi.
“Kenapa hari ini kita berdiri di tempat ini, di bawah matahari yang panas? Karena ada alasan. Kami datang untuk mencari keadilan, tapi kami terus dihalangi,” ujarnya yang disambut sorakan massa.
Ia kemudian menyinggung peran aparat keamanan yang dinilai membatasi ruang demokrasi di Tanah Papua secara sistematis, berulang, dan berdampak luas terhadap kebebasan berekspresi masyarakat sipil.
“Kamu pembunuh demokrasi di atas tanah Papua ini. Kalau memang keras, lebih baik tidak usah ada negara di atas tanah ini yang terus menindas, membungkam, dan mengabaikan suara rakyat secara berulang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memicu respons massa yang meneriakkan dukungan secara serempak di lokasi aksi dengan penuh emosi, solidaritas, dan tekanan yang semakin menguat di tengah situasi lapangan.
Dalam orasinya, ia juga mempertanyakan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua seperti Puncak, Nduga, Puncak Jaya, dan Dogiyai yang terus berulang, kompleks, dan menimbulkan keresahan luas masyarakat sipil.
“Siapa pelaku di semua ini? Saya tanya, bapak-bapak aparat TNI-Polri tahu atau tidak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian peristiwa di lapangan yang terus terjadi berulang?” ucapnya.
Ia juga menolak berbagai stigma terhadap kelompok tertentu dan meminta agar penanganan kasus dilakukan secara adil serta transparan tanpa kepentingan pihak tertentu, tekanan politik, maupun intervensi yang tidak sah di lapangan.
“Ada Komnas HAM, harusnya mereka bertanggung jawab. Jangan karena kepentingan, rakyat jadi korban yang terus terabaikan, termarjinalkan, dan kehilangan perlindungan hukum secara adil di tanah sendiri,” katanya.
Perempuan tersebut menegaskan bahwa dirinya berbicara atas nama perempuan Papua yang hidup dan membesarkan generasi di tanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, keberanian, serta harapan akan masa depan yang lebih adil.
“Saya berdiri di sini atas nama perempuan Papua. Kami punya anak, punya masyarakat. Siapa yang bunuh? Tidak ada alasan jelas,” ujarnya.
Di akhir orasi, ia meminta agar persoalan kemanusiaan di Papua segera diselesaikan secara serius dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan nyata bagi masyarakat sipil terdampak konflik.
“Kami minta masalah ini diselesaikan. TNI-Polri segera angkat kaki dari Tanah Papua demi pemulihan keamanan, keadilan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak hidup masyarakat adat secara bermartabat,” tutupnya.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan, sementara massa terus menyuarakan tuntutan mereka secara bergantian hingga kegiatan berakhir dengan situasi relatif terkendali meski ketegangan masih terasa di lapangan. [*].
