Mantan Ketua BEM Universitas Baliem Papua Serukan Penolakan Eksploitasi Tanah dan Budaya Papua Pegunungan

WAMENA, TOMEI.ID | Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Baliem Papua, Aleanus Yogomaid, menyampaikan pernyataan sikap yang menolak segala bentuk eksploitasi dan komersialisasi tanah, budaya, serta kehidupan masyarakat Papua Pegunungan untuk kepentingan pribadi maupun komersial.

Pernyataan tersebut disampaikan di Wamena, Kamis (23/7/2026), sebagai respons terhadap polemik yang berkembang terkait aktivitas pembuatan konten memasak oleh kreator konten Bobon Santoso di wilayah Papua Pegunungan.

Aleanus menyatakan dukungannya terhadap sikap OKP Cipayung bersama berbagai elemen masyarakat Papua Pegunungan yang menyuarakan keberatan atas aktivitas tersebut.

Menurut Aleanus, tanah Papua tidak dapat diperlakukan sebagai objek tontonan atau sekadar latar produksi konten digital. Ia menegaskan bahwa wilayah adat memiliki nilai sejarah, identitas budaya, dan hak-hak masyarakat yang harus dihormati oleh siapa pun yang datang dan berkegiatan di Tanah Papua.

“Kami menolak segala bentuk pemanfaatan wilayah adat, budaya, dan kehidupan masyarakat Papua Pegunungan yang hanya dijadikan sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kepentingan komersial. Papua memiliki martabat, sejarah, dan kearifan lokal yang wajib dihormati oleh siapa pun yang berkegiatan di Tanah Papua,” tegas Aleanus kepada tomei.id.

Ia menilai praktik komersialisasi budaya tanpa penghormatan terhadap masyarakat adat berpotensi mencederai martabat Orang Asli Papua dan mengikis makna sakral yang melekat pada tradisi serta ruang hidup masyarakat pegunungan.

Aleanus menegaskan bahwa Papua tidak dapat diposisikan sebagai objek hiburan, properti tontonan, ataupun komoditas konten digital semata.

Menurutnya, setiap aktivitas kreatif yang dilakukan di wilayah adat harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan sensitivitas masyarakat setempat.

Ia mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkarya dan berekspresi, namun kebebasan tersebut tidak boleh melampaui batas etika, norma sosial, dan hukum adat yang berlaku di wilayah Papua.

“Menghargai kebebasan berkarya tidak berarti bebas mengabaikan etika dan kehormatan masyarakat adat. Setiap orang yang datang ke wilayah kami wajib menghormati tata krama, hukum adat, dan kepentingan warga setempat, bukan menjadikan ruang hidup masyarakat sebagai alat popularitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aleanus menyatakan bahwa mahasiswa dan pemuda Papua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga tanah, budaya, dan identitas leluhur dari segala bentuk eksploitasi yang berpotensi merugikan masyarakat adat.

“Mahasiswa dan pemuda Papua berdiri tegak menjaga warisan leluhur. Kami tidak akan diam apabila tanah dan budaya kami dijadikan komoditas demi kepentingan sepihak. Papua Pegunungan bukan ruang komersialisasi,” katanya.

Dalam pernyataan sikapnya, Aleanus juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pemuda, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat luas, untuk bersatu menjaga jati diri dan martabat budaya Papua di tengah arus globalisasi dan perkembangan media digital.

“Saya mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Papua untuk tetap bersatu menjaga identitas dan harga diri bangsa Papua. Jangan biarkan budaya dan tanah leluhur kita dieksploitasi oleh pihak luar demi kepentingan sesaat,” tutupnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang berkembang di Papua Pegunungan dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap masyarakat adat, budaya lokal, nilai-nilai kemanusiaan, serta etika dalam setiap aktivitas yang dilakukan di Tanah Papua.

Redaksi tomei.id belum memperoleh tanggapan dari pihak Bobon Santoso terkait pernyataan tersebut, meski polemik publik terus berkembang dan memicu sorotan luas di Papua Pegunungan. [*].