DPR Papua Pegunungan Desak Hibah Keagamaan Dibagi Adil ke 8 Kabupaten, Bukan Hanya Wamena

WAMENA, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan mendesak Pemerintah Provinsi berlaku adil dalam penyaluran hibah keagamaan. Hibah tidak boleh hanya terpusat di Wamena, melainkan harus menjangkau semua denominasi gereja di delapan kabupaten.

Desakan itu disampaikan Anggota DPR Papua Pegunungan Fraksi Demokrat, Fransina Daby, merespons penyaluran hibah Pemprov kepada 21 gereja dan 5 masjid di Wamena yang dinilai belum merata dan belum menyentuh seluruh denominasi.

“Sebagai provinsi yang membawahi delapan kabupaten, Pemprov harus hadir secara adil. Gereja-gereja harus merata semua denominasi, yayasan-yayasan yang membina kemanusiaan juga harus diperhatikan,” tegas Fransina kepada tomei.id di Wamena, Jumat (13/11/2026).

Fransina menilai, Wamena sebagai ibu kota provinsi tidak boleh menjadi satu-satunya penerima manfaat. Masih banyak rumah ibadah dan lembaga kemanusiaan di Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Mamberamo Tengah yang membutuhkan perhatian yang sama.

Selain soal hibah, Fransina juga menyoroti krisis layanan di RSUD Wamena. Ia menyebut keterbatasan alat kesehatan [alkes] dan minimnya dokter spesialis menjadi penyebab tingginya rujukan pasien ke luar daerah yang berujung pada risiko kematian.

Ia meminta Pemprov segera mengambil langkah konkret dengan mendatangkan dokter spesialis yang belum ada di Wamena dan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, mengingat RSUD Wamena merupakan rumah sakit rujukan utama bagi seluruh warga Papua Pegunungan.

“Serta harus dianggarkan dengan obat-obatan, jangan terus pasien disuruh beli obat. Kebanyakan obat disuruh beli di apotik. Hal-hal ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi untuk melihat secara serius,” ujarnya.

Terkait anggaran Otonomi Khusus (Otsus), Fransina menegaskan tidak boleh ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran [Silpa]. Dana Otsus harus terserap habis untuk kepentingan rakyat, salah satunya dengan memberikan modal usaha produktif bagi pelaku UMKM, khususnya mama-mama Papua di pasar.

“Dana Otsus tidak boleh ada Silpa sehingga semua disalurkan atau digunakan. Memberikan modal kepada mama-mama UMKM, pasar jual-jualan,” pungkasnya. [*]