Masyarakat Kali Biru Tolak Pembangunan Pos Militer, Sampaikan Lima Tuntutan

DEKAI, TOMEI.ID | Puluhan warga, mahasiswa, dan aktivis lingkungan di Kabupaten Yahukimo menggelar aksi penolakan terhadap rencana pembangunan pos militer di kawasan Kali Biru, Distrik Dekai, Jumat (12/6/2026).

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Yahukimo itu kemudian bergerak menuju lokasi yang disebut sebagai area persiapan pembangunan pos militer. Massa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan menyerukan penghentian pembangunan pos yang dinilai tidak melibatkan persetujuan masyarakat setempat.

Dalam aksi tersebut, warga menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan pos militer karena dianggap berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka juga mengaku khawatir kehadiran pos militer akan memengaruhi rasa aman warga yang selama ini menjalankan aktivitas berkebun, berburu, dan bersekolah di kawasan tersebut.

Koordinator Lapangan Umum, Michael Funanggi, mengatakan masyarakat Kali Biru menolak pembangunan pos militer karena dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Karena adanya pos militer di wilayah Kali Biru ini masyarakat akan panik dan tidak akan melakukan aktivitas berkebun, tidak akan tenang karena setiap masyarakat akan tertekan. Terus juga kebiasaan masyarakat berkebun dengan membawa parang, pisau atau kapak, tetapi karena adanya pos militer ini akan terus melakukan sweeping dan terakhir akan jatuh korban. Maka saya sebagai korlap umum aksi hari ini bersama masyarakat Yahukimo yang berada di wilayah Kali Biru dan juga bersama 5 RT dan 2 RW kami menolak dengan tegas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Koordinator Lapangan, Payux Yual, menilai pembangunan pos militer yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat berpotensi menimbulkan trauma dan mengganggu kenyamanan warga.

“Hadirnya militer di tanah Yahukimo ini justru membuat masyarakat adat pribumi ini akan terus trauma. Maka pos militer yang dibangun tanpa persetujuan masyarakat setempat ini segera hentikan pembangunan pos militer karena faktor daripada adanya pos ini justru keamanan masyarakat dan kenyamanan masyarakat akan terganggu. Maka kami bersama masyarakat adat yang ada di wilayah Kali Biru menolak dengan tegas atas pembangunan pos di wilayah Kali Biru,” katanya.

Perwakilan masyarakat dari lima RT dan dua RW di wilayah Kali Biru, Dekinus Nelambo, menegaskan bahwa masyarakat setempat tidak pernah memberikan persetujuan atas pembangunan pos militer di wilayah mereka.

“Kami masyarakat setempat tidak memberikan izin pembangunan pos militer tanpa koordinasi kami karena wilayah Kali Biru ini bukan wilayah kosong, tapi kami penghuni ada dan kami masyarakat setempat ada. Maka kami minta kepada Bupati Yahukimo untuk segera tarik militer dari Yahukimo dan hentikan pembangunan pos militer di wilayah Kali Biru serta mencabut surat izin militer di Kabupaten Yahukimo,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan, yakni menghentikan pembangunan pos militer di Kali Biru, meminta pemerintah tidak menerbitkan izin tanpa mempertimbangkan aspirasi warga, menghentikan pembangunan yang tidak mendapat persetujuan masyarakat, menegaskan penolakan warga dari lima RT dan dua RW di Kali Biru, serta mendesak Dandim 1715/Yahukimo menghentikan pembangunan pos militer di wilayah tersebut.

Aksi berlangsung damai hingga selesai. Massa menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat Kali Biru terkait rencana pembangunan pos militer yang dinilai tidak sejalan dengan keinginan warga setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo maupun pihak TNI terkait tuntutan yang disampaikan peserta aksi. [*].